Page 4 - Sinar Tani Edisi 4091

4 Edisi 18 - 24 Juni 2025 | No. 4091 Tahun LV

Aturan Main Baru banyak yang belum punya HGU dan
“Belum lagi perusahaan besar,

masih dalam proses. Ini jadi potensi
besar untuk tidak bisa lulus ISPO,”
katanya. Namun, Azis menegaskan,
Sawit Berkelanjutan GAPKI berkomitmen mencapai
100 persen ISPO. Sebagai bentuk
komitmen, perusahaan melakukan
penyesuaian dengan membentuk
bidang perkebunan yang khusus
menangani ISPO dan kemitraan
dengan pekebun. Bahkan GAPKI
telah memiliki program klinik ISPO
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bakhtiar, Direktur Kemurgi, di 15 provinsi.
“Komitmen termasuk organisasi
Oleokimia, dan Pakan Kemenperin,
Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2025 tentang menyatakan, terminologi ISPO GAPKI menyesuaikan karena
Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan. Ada hilir masih fleksibel, namun prinsip khusus memang ingin mencapai
100 persen ISPO membentuk
aturan main baru dalam beleid tersebut yakni, dasarnya tetap sama: memastikan bidang perkebunan, kebetulan
produk sawit olahan yang sampai
sistem Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm ke tangan konsumen berasal saya yang diberi tugas itu khusus
menangani ISPO dan kemitraan
Oil (ISPO), tak lagi hanya dihulu, tapi juga dihilir. dari sumber yang berkelanjutan. dengan pekebun,” ujar dia.
“Sertifikasi ISPO hilir ini ibarat
Siapkah pelaku usaha perkebunan sawit? sertifikasi halal, memberikan Hingga Juni dari 1.177 anggota
jaminan tertulis kepada konsumen GAPKI, sebanyak 687 perusahaan
bahwa produk tersebut sudah atau sekitar 58 persen sudah
etua Kelompok Substansi kelembagaan dan skema berkelanjutan,” kata Lila. bersertifikat ISPO. Total luas lahan
Penerapan dan pembiayaan baru. Kini, pembiayaan Saat ini terdapat 190 jenis bersertifikat mencapai 3,6 juta ha.
Pengawasan Mutu Hasil ISPO untuk pekebun bisa difasilitasi produk hilir sawit, namun tidak Kepala Pengembangan
Perkebunan, Kementerian oleh APBN, APBD, maupun Badan semuanya akan disertifikasi. Fokus Program Solidaridad Indonesia,
Pertanian, Ratna Sariati Pengelola Dana Perkebunan,” ujar akan diberikan pada produk yang Edy Dwi Hartono menyampaikan
Kmenjelaskan, ISPO bukan Ratna Saat diskusi Forum Wartawan memiliki volume besar dan potensi dukungan implementasi Perpres
sekadar label, melainkan sistem Pertanian (Forwatan) bertema pasar tinggi. Sertifikasi hilir akan No. 16 Tahun 2025 melalui
menyeluruh yang memastikan “Perpres No. 16/2025 ISPO untuk memungkinkan pencantuman penguatan kolaborasi multipihak
bahwa usaha kelapa sawit dilakukan Industri Sawit Berkelanjutan” yang logo ISPO pada kemasan produk, dan peningkatan kesiapan petani,
secara layak dari sisi ekonomi, sosial juga Musyawarah Besar Forwatan di sebagai penanda bahwa produk khususnya dalam praktik budidaya
budaya, serta ramah lingkungan dan Jakarta, Rabu (4/6), tersebut telah memenuhi prinsip dan pemenuhan persyaratan
sesuai dengan peraturan perundang- Catatan Ditjen Perkebunan keberlanjutan. sertifikasi.
undangan. hingga Februari 2025, tercatat Berbeda dengan sertifikasi Dukungan tersebut tercermin
Dengan demikian, sertifikasi sebanyak 1.157 pelaku usaha telah lain seperti SNI, ISPO hilir akan dalam sejumlah aspek kebijakan.
ISPO menjadi bukti tertulis memperoleh sertifikat ISPO dengan mensertifikasi proses produksinya, Misalnya, pada Pasal 4, Solidaridad
bahwa pengelolaan kebun sawit total lahan mencapai 6,2 juta ha. Dari nantinya label atau logo akan berperan dalam memfasilitasi
telah memenuhi prinsip-prinsip jumlah tersebut, sekitar 84 persen ditempatkan pada produk akhir. Lila kelompok petani menuju sertifikasi
keberlanjutan tersebut. Dasar hukum adalah perusahaan swasta, 9 persen berharap, Juni 2025 ini, draf peraturan melalui penguatan kelembagaan
ISPO mengacu pada Undang- BUMN, dan 7 persen pekebun rakyat. ISPO hilir akan dipublikasikan untuk koperasi dan asosiasi lokal. Di
Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Kementerian Pertanian saat konsultasi publik. Dengan skema Kalimantan Barat, Solidaridad
Perkebunan, khususnya Pasal 2, 3, ini sedang menyusun pembaruan yang disiapkan secara inklusif dan menjalin kerja sama dengan
dan 62. Implementasinya dituangkan Peraturan Menteri Pertanian kolaboratif, pemerintah berharap Koperasi Credit Union Keling
dalam Perpres Nomor 44 Tahun 2020, No 38 Tahun 2020 sebagai revisi sertifikasi ISPO hilir dapat diterapkan Kumang, asosiasi petani sawit,
yang kini diperbarui menjadi Perpres Permentan No. 38 Tahun 2020 dengan efektif tanpa menjadi beban serta sejumlah mitra seperti SPKS.
No. 16 Tahun 2025. tentang Penyelenggaraan Sertifikasi bagi pelaku usaha. Berbeda dengan perusahaan
Perubahan ini mencakup Perkebunan Sawit Berkelanjutan besar, Edy Dwi melihat untuk
perluasan ruang lingkup dari hulu ke Indonesia. Permentan ini sebagai Sikap Pelaku Usaha memenuhi standar ISPO bagi
hilir, termasuk sektor industri olahan tindak lanjut Perpres No. 16 Tahun Untuk bisa memenuhi standar petani tidak mudah. Saat ini
dan bioenergi. Dengan demikian, 2025 tentang Sistem Sertifikasi ISPO bagi perkebunan milik tingkat sertifikasi ISPO di kalangan
ISPO tidak hanya menjadi tanggung Kelapa Sawit Berkelanjutan swasta, Ketua Bidang Perkebunan petani rakyat masih sangat rendah,
jawab Kementerian Pertanian, Indonesia. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit hanya sekitar 1 persen dari total 2,5
tetapi juga melibatkan Kementerian Indonesia (GAPKI) R. Azis Hidayat juta ha luas pekebun rakyat. “Ini
Perindustrian (Kemenperin) untuk Hilir pun Wajib ISPO mengatakan, banyak perusahaan menjadi tugas bersama yang harus
sektor hilir dan Kementerian ESDM Dari sisi hilirisasi, Kementerian sawit masih mengalami kendala kita tingkatkan. Tugas berat ini
untuk bioenergi. Perindustrian juga tengah legalitas lahan, yang menjadi harus ditempuh agar petani tidak
“Penambahan ruang lingkup ini menyiapkan skema sertifikasi ISPO hambatan untuk mendapatkan terpinggirkan dalam industri sawit
dibarengi dengan restrukturisasi untuk sektor hilir. Lila Harsyah sertifikasi ISPO. di masa mendatang,” kata Edy. Yul

Scan untuk mengetahui
lebih tentang Perpres
No. 16 Tahun 2025.