Page 6 - Sinar Tani Edisi 4091

6 Edisi 18 - 24 Juni 2025 | No. 4091 Tahun LV

Nasib ISPO

di Pasar Global

Kalangan pengusaha perkebunan yang bernaung dalam
Gabungan Perusahaan Kelapa sawit Indonesia (GAPKI)
sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah dalam tata
kelola perkebunan kelapa sawit. Apalagi kini telah terbit
Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2025. Namun,
pengusaha berharap pemerintah bisa memperjuangan
sertifikat ISPO agar diterima pasar global.

agi kalangan pelaku sebaiknya segera membuat Supply
usaha, khususnya Chain Certification System (SCCS)
perusahaan perkebunan ISPO seperti pada RSPO dan MSPO dengan lembaga pelatihan yang program percepatan STDB Gratis,
sawit, kebijakan yang sudah diakui dan diterima telah mendapat rekomendasi sertifikasi lahan, penyelesaian kebun
pemerintah yang pasar global. Jadi, dapat digunakan dari Kementerian Pertanian. Bagi sawit yang terbangun di kawasan
Bmewajibkan setiap untuk Sertifikasi ISPO Hilir, terutama anggota GAPKI ada harga khusus,” hutan. Sertifikasi juga tidak ada
kebun sawit memenuhi prinsif dan prinsip ketertelusuran. “Saya juga ujarnya. pembatasan satu daur.
kriteria berkelanjutan bukan hal mengusulkan agar Sertifikat ISPO Selain itu, GAPKI akan melanjutkan Data GAPKI menyebutkan, per
yang baru. Sejak terbitnya Peraturan diterbitkan dalam 2 bahasa Indonesia dan mengembangkan GISTA Juni 2025 dari 1.177 anggota GAPKI,
Menteri Pertanian (Permentan) dan Inggris,” katanya. (GAPKI-ISPO Support Application) sebanyak 687 perusahaan atau
No. 19 Tahun 2011, pemerintah dan membuat KAFE (Konsultasi, sekitar 58 persen sudah bersertifikat
telah menetapkan mandatori bagi 100 Persen ISPO Advokasi, Fasilitasi dan Edukasi ) bagi ISPO. Total luas lahan bersertifikat
perusahaan perkebunan untuk Azis menyampaikan, GAPKI anggota GAPKI. “Strategi percepatan mencapai 3,6 juta ha. Sedangkan
memenuhi Perkebunan Kelapa Sawit berkomitmen mencapai 100 persen ISPO pada prinsipnya didasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan,
Berkelanjutan Indonesia (Indonesian ISPO. Sebagai komitmen, GAPKI pada posisi GAPKI sebagai mitra baru sekitar 100 ribu ha kebun rakyat
Sustainable Palm Oil/ISPO). melakukan penyesuaian dengan strategis pemerintah. Kami selalu yang memperoleh sertifikasi ISPO
”GAPKI sebagai pelaku usaha membentuk bidang yang khusus taat dan patuh terhadap regulasi. Jika dari total 6,94 juta ha.
selalu komitmen untuk taat dan menangani ISPO dan kemitraan ada kebijakan yang tidak berjalan Hambatan utama yang dihadapi
patuh pada peraturan pemerintah, pekebun. “Kebetulan saya yang atau kurang sesuai di lapangan, kami petani adalah persyaratan legalitas,
utamanya yang sudah terangkum diberi tugas khusus menangani ISPO segera sampaikan masukan,” kata karena belum memiliki Sertifikat
dalam Standar Perkebunan Kelapa dan kemitraan dengan pekebun,” Azis. Hak Milik (SHM) atau Surat Tanda
Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) katanya. Azis berharap ada kebijakan extra Daftar Budidaya (SDGB). Untuk itu,
dan sudah mandatory sejak tahun Untuk mempercepat sertifikasi ordinary dari Presiden, kementerian/ ia mengusulkan, perlu ada Gerakan
2011 hingga saat ini,” kata Ketua ISPO, GAPKI mempunyai program lembaga, Komite ISPO dan Pemda Akselerasi ISPO bagi pekebun sawit
Bidang Perkebunan Gabungan Klinik ISPO di 15 provinsi. GAPKI juga untuk segera menyelesaikan dengan target quick win dari Program
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia menyiapkan coaching clinic ISPO di permasalahan yang masih menjadi PSR yang sudah dimulai sejak tahun
(GAKPI), R. Azis Hidayat saat diskusi cabang GAPKI, baik untuk anggota hambatan proses Sertifikasi ISPO. 2016. ”Saat ini sudah bisa dilanjutkan
Perpres No.16/2025 ISPO untuk dan non anggota. “Kami memberikan Untuk memotivasi pekebun yang dengan proses Sertifikasi ISPO yang
Industri Sawit Berkelanjutan, di fasilitasi pelatihan auditor ISPO akan wajib pada tahun 2029, ia dananya sudah tersedia di BPDP
Jakarta belum lama ini. bagi anggota bekerjasama mengusulkan, pemerintah membuat untuk dana sarpras,” kata Azis. Yul
Bahkan menurut Azis, beberapa
perusahaan, sudah mempunyai dan
menerapkan Standar Internasional
Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan seperti RSPO, ISCC
dan NDPE. Bahkan sertifikasi ISPO
terinspirasi dari RSPO juga, terkait Bentuk
masalah sosial, ekonomi, lingkungan
dan tata peraturan perundangan.
Azis berharap, sertifikasi ISPO Pelaksana
juga bisa diakui di pasar global dan
produk yang berasal dari kebun
sawit yang sudah tersertifikasi ISPO Harian
mendapatkan harga premium.
Apalagi di RSPO juga ada pengertian
premium price. “Kalau RSPO sudah
diakui pasar internasional, mereka Komite ISPO
nanti yang membuat standard
sendiri. Bahkan perusahaan yang
sudah ISPO bisa menjual produknya etua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha teknis dan administratif sehari-hari sehingga tujuan
ke Eropa dengan harga premium,” Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) R. Azis Hidayat sertifikasi ISPO dapat tercapai lebih efektif,” kata Azis.
tuturnya. mengusulkan agar dibentuk Pelaksana Harian Azis juga mengusulkan, perlu segera ditetapkan
Dengan demikian, pekebun yang KKomite ISPO. Pasalnya, struktur organisasi saat Unit Kerja Pendukung dan Sekretariat Komite ISPO,
mengantongi sertifikasi ISPO akan ini belum cukup efektif untuk menangani aspek teknis agar berfungsi untuk menjalankan beberapa kegiatan.
mendapatkan banyak manfaat. Salah sertifikasi ISPO. Misalnya, tata kelola sistem sertifikasi ISPO, pusat data
satunya mendapatkan nilai tambah Sebelumnya, Komite ISPO memiliki Dewan dan informasi, serta website ispo. Selain itu, kegiatan
yang tak kalah dengan RSPO. Dari Pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang sosialisasi, advokasi, konsultasi dan penyelesaian
sisi hulu, tata kelola perkebunan yang Perekonomian. Namun, dalam struktur yang baru, perselisihan.
berkelanjutan akan meningkatkan Dewan Pengarah ditiadakan, dan Ketua Komite ISPO ”Dengan adanya Sekretariat Komite ISPO bisa
produktivitas kebun. dijabat langsung Menko Perekonomian. dilakukan monitoring, evaluasi terhadap Implementasi
Untuk mewujudkan “Karena itu, kami mengusulkan penunjukkan Sistem Sertifikasi ISPO, bahkan pengelolaan
keberterimaan ISPO di pasar global, Pelaksana Harian Komite ISPO. Penunjukan ini pengaduan,” kata mantan Irjen Kementerian Pertanian
seperti yang diminta Pemerintah diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan fungsi tersebut. Yul
Jepang, Azis berharap pemerintah