Page 5 - Sinar Tani Edisi 4091

5
Edisi 18 - 24 Juni 2025 | No. 4091 Tahun LV

Perpres Terbit,

Permentan

Dikebut

Pemerintah memperkuat komitmennya terhadap
pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui
berbagai langkah strategis. Salah satunya dengan
terbitnya Perpres No. 16 Tahun 2025 tentang Sistem
Sertifikasi Sawit Berkelanjutan. Sebagai tindak lanjutnya,
Kementerian Pertanian juga telah menyiapkan Peraturan
Menteri Pertanian (Permentan).

engan terbitnya kini diperbarui menjadi Perpres No
regulasi baru tersebut, 16 Tahun 2025. Dasar hukum lainnya
diharapkan sertifikasi adalah Permentan No. 38 tahun
ISPO (Indonesian 2020 tentang Penyelenggaraan
Sustainable Palm Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit
DOil) bisa dipercepat. Berkelanjutan Indonesia.
Perlu diketahui, sertifikasi ISPO Menurut Ratna, setidaknya ada
merupakan rangkaian kegiatan tiga tujuan ISPO. Pertama, untuk
penilaian kesesuaian terhadap usaha memastikan dan meningkatkan
perkebunan kelapa sawit. Sertifikasi pengelolaan serta pengembangan
sebagai bentuk pemberian jaminan perkebunan kelapa sawit sesuai
tertulis bahwa produk dan tata prinsip dan kriteria ISPO. Kedua,
kelola perkebunan kelapa sawit telah meningkatkan keberterimaan dan
memenuhi prinsip dan kriteria ISPO. daya saing hasil perkebunan kelapa nantinya ditetapkan Presiden sesuai sanksi. Diantaranya berupa sanksi
“Jadi sertifikasi ISPO menjadi bukti sawit Indonesia di pasar nasional usulan Ketua Komite ISPO,” tuturnya. administratif seperti teguran, denda,
tertulis bahwa pengelolaan kebun dan internasional. “Terakhir adalah Pembiayaan Sertifikasi ISPO untuk hingga pemberhentian sementara
sawit telah memenuhi prinsip-prinsip meningkatkan upaya percepatan pekebun rakyat dapat bersumber usaha. “Pelaku usaha yang melanggar
keberlanjutan tersebut,” kata Ketua penurunan emisi gas rumah kaca,” dari BPDP (Badan Pengelola Dana ketentuan kewajiban Sertifikasi ISPO
Kelompok Substansi Penerapan dan ujarnya. Perkebunan, dulu BDPKS), APBN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan, APBD atau sumber biayaan lainnya. 2 dikenai sanksi administratif oleh
Kementerian Pertanian, Ratna Inilah Bedanya Pembiayaan ini untuk satu siklus menteri yang menyelenggarakan
Sariati saat diskusi Forum Wartawan Ratna mengungkapkan, ada Sertifikasi ISPO yakni 5 tahun. urusan pemerintahan di bidang
Pertanian (Forwatan) “Perpres No. beberapa perbedaan mendasar ”Sebetulnya biaya sertifikasi ISPO tak perkebunan,” katanya.
16/2025 ISPO untuk Industri Sawit dengan Perpres sebelumnya. mahal. Tapi yang dirasakan mahal itu Kapan aturan baru ini
Berkelanjutan di Jakarta, Rabu (4/6). Misalnya, ruang lingkup sertifikasi adalah pemenuhan persyaratannya, berlaku? Ratna menjelaskan,
Ratna mengatakan, Peraturan ISPO. Jika sebelumnya pemerintah seperti adanya biaya kepemilikan untuk perusahaan perkebunan,
Pelaksanaan dari Peraturan hanya memberlakukan ISPO dan biaya-biaya yang muncul pemberlakuan kewajiban sertifikasi
Presiden ini harus ditetapkan hulu atau kebun (Kementerian lainnya, sehingga seolah-olah ada ISPO berlaku sejak Perpres
paling lama 60 hari sejak Perpres Pertanian), kini ruang juga pada biaya tambahan yang cukup besar,” diundangkan. Sedangkan untuk
diundangkan pada 19 Maret 2025. industri hilir sawit (Kementerian ungkapnya. pekebun berlaku setelah empat
Permentan ini dibutuhkan sebagai Perindustrian), dan usaha bioenergi Perbedaan lainnya, bagi pelaku tahun Perpres diundangkan. Perpres
turunannya. Sebelumnya sudah sawit (Kementerian ESDM). Diatur 3 usaha yang tidak mematuhi No. 16 Tahun 2025 diterbitkan pada 19
ada Permentan No. 38 Tahun 2020 kementerian tersebut. ketentuan ISPO akan dikenakan Maret 2025. Yul
yang menjadi turunan dari Perpres Perubahan lainnya adalah
No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem adanya mandatori ketelusuran
Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit produk sawit. Artinya semua produk Insentif untuk Pekebun
Berkelanjutan Indonesia. sawit dapat dipastikan ketelusuran
Namun dengan adanya Perpres keberlanjutannya. Dengan adanya
terbaru tersebut, Kementerian Perpres terbaru, pemerintah akan ementerian Pertanian ke depan akan merancang paket atau
Pertanian pun harus merevisi membantu sistem informasi untuk insentif (seperti premi) yang akan dimasukkan dalam revisi
Permentan. “Saat ini, kami sedang melakukan traceability dari hulu Permentan No. 38 Tahun 2020. Dalam revisi tersebut akan
menyusun pembaruan dari Peraturan hingga hilir. Kmelibatkan berbagai pihak, seperti pekebun yang menghasilkan
Menteri Pertanian No 38 Tahun 2020 Perubahan penting lainnya Tandan Buah Segar (TBS) dan pembeli seperti pengusaha sawit, sehingga
Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi adalah adanya restrukturisasi ada win win solution.
Perkebunan Sawit Berkelanjutan Organisasi Komite ISPO yang tidak Jika tahun sebelumnya, pemerintah hanya memberi insentif berupa
Indonesia,” kata Ratna. lagi di bawah Kementerian Pertanian, audit, maka saat ini ada bantuan pelatihan ICS, STDB, biaya sertifikasi
Ratna mengingatkan, ISPO bukan tapi 2 kementerian lain yang akan dan sarana produksi perkebunan. Dengan insentif tersebut diharapkan
sekadar label, melainkan sistem terlibat yakni Kementerian Industri mampu mendorong pekebun untuk melakukan ISPO yang kini
menyeluruh yang memastikan dan Kementerian ESDM. Dengan capaiannya hanya 1 persen. “Dalam upaya percepatan ISPO kami telah
bahwa usaha kelapa sawit dilakukan demikian, ISPO tidak hanya menjadi penyusunan roadmap dan mapping wilayah kerja,” katanya.
secara layak dari sisi ekonomi, sosial tanggung jawab Kementerian Hingga Februari 2025, tercatat sebanyak 1.157 pelaku usaha telah
budaya, serta ramah lingkungan dan Pertanian, tetapi juga melibatkan memperoleh sertifikat ISPO dengan total lahan mencapai 6,2 juta ha.
sesuai dengan peraturan perundang- Kementerian Perindustrian untuk Dari jumlah tersebut, sekitar 84 persen adalah perusahaan swasta, 9
undangan. sektor hilir dan Kementerian ESDM persen BUMN, dan 7 persen pekebun rakyat.
Dasar hukum ISPO mengacu untuk bioenergi. “Kalau dicermati lebih jauh pekebun yang sudah melakukan ISPO
pada Undang-Undang Nomor 39 ”Komite ISPO nantinya terdiri akan memperoleh banyak keuntungan. Dengan sertifikasi ISPO, pekebun
Tahun 2014 tentang Perkebunan, dari menteri dan pimpinan patuh terhadap perundangan, melakukan praktik perkebunan yang
khususnya Pasal 2, 3, dan 62. lembaga terkait, asosiasi, pelaku baik, sehingga produktivitasnya akan meningkat,” kata Ketua Kelompok
Implementasinya dituangkan dalam usaha, akademisi dan pemantau Substansi Penerapan dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan,
Perpres No. 44 Tahun 2020, yang independen. Anggota Komite Kementerian Pertanian, Ratna Sariati. Yul