Page 58 - E-Modul Ekonomi Kelas 11 Semester 2 Bagian 1

Back to Peta Konsep

C. Administrasi Pemungutan Pajak di Indonesia

Pembayaran pajak yang benar harus mengikuti sistem dan proses administrasi
pajak. Proses administrasi ini perlu dilakukan demi mempermudah, menjaga keteraturan,

dan memperlancar pemungutan pajak. Pengertian dari administrasi pajak sendiri yaitu

kegiatan pencatatan, penggolongan, penyimpanan, serta pelayanan terhadap kewajiban
dan hak wajib pajak, baik dilakukan di kantor pegawai pajak/fiskus maupun di kantor

wajib pajak.

Istilah penting yang perlu diketahui dalam proses administrasi pajak adalah
sebagai berikut.

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu nomor pajak yang diberikan kepada wajib

pajak sebagai identitas untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban membayar pajak. NPWP dapat diperoleh setelah wajib pajak melakukan

registrasi di Kantor Pelayanan Pajak (KKP) atau registrasi secara online melalui e-

registration.
b. Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan

objek pajak serta harta dan/atau kewajiban menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

c. Surat Setoran Pajak (SSP), yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan
pembayaran pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun Kantor

Penerima Pembayaran Pajak. Kantor Penerima Pembayaran Pajak adalah bank yang

ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pos.
d. Surat Tagihan Pajak (STP), yaitu surat yang digunakan oleh pegawai pajak untuk

tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga. Fungsi STP
adalah sebagai koreksi atas jumlah pajak terutang yang dilaporkan wajib pajak

melalui SPT, sarana untuk memberi sanksi berupa denda dan/atau bunga, dan alat

untuk menagih pajak.
e. Surat Keterangan Pajak (SKP), yaitu surat yang diterbitkan karena ketidakbenaran

wajib pajak dalam pengisian STP atau ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan

oleh wajib pajak. Fungsi SKP adalah sebagai sarana terakhir untuk mengoreksi data
fiskal yang dilaporkan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban formal maupun

material dalam ketentuan pembayaran pajak, sarana mengenai sanksi administrasi

bagi wajib pajak, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak yang telah dibayarkan
wajib pajak, serta sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang masih terutang.

E-Modul Ekonomi kelas XI
50