Page 6 - BUKU KONSEP DASAR PKN (A4)
P. 6
Gambar 1. Pendidikan Kewarganegaraan
Sumber: https://share.google/images/Mq05AZW1UY3VLSkSg
Pembahasan mengenai pendidikan kewarganegaraaan ini dilanjutkan dengan
pembahasan pilar pertama yang merupakan objek kajian PKn, yaitu kewarganegaraan
itu sendiri. Konsep ini mencakup dua dimensi penting (Setiawan et al., 2022):
1. Kewarganegaraan dalam Arti Yuridis (Hukum), yaitu status formal yang
menunjukkan ikatan hukum antara individu dan negara. Berdasarkan Undang-
Undang No. 12 Tahun 2006 Pasal 1 angka 2, kewarganegaraan adalah “segala hal
ihwal yang berhubungan dengan warga negara.” Status ini memberikan hak-hak
legal (seperti hak memilih dan perlindungan hukum) serta kewajiban hukum
(membayar pajak, membela negara).
2. Kewarganegaraan dalam Arti Sosiologis (Sosial), yaitu melampaui dokumen hukum.
Dimensi ini mencakup rasa memiliki (sense of belonging), identitas kolektif, dan
keterlibatan emosional seseorang dalam kehidupan berbangsa. Seseorang bisa
memiliki KTP Indonesia, tetapi secara sosial tidak merasa menjadi bagian dari
bangsanya (Setiawan et al., 2022).
Pilar kedua adalah proses pembentukannya, yaitu pendidikan. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta
didik agar memiliki kekuatan spiritual, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan
keterampilan yang dibutuhkan masyarakat, bangsa, dan negaran masyarakat, bangsa,
dan negara. Dengan demikian, pendidikan nasional tidak bertujuan menciptakan
individu yang sekadar pintar secara intelektual, tetapi manusia Indonesia seutuhnya
yang beriman, berilmu, dan berkarakter (Ningsih et al., 2023).
Jika ketiga kompetensi kewarganegaraan dan dua dimensi konseptual tadi
disatukan dengan amanat UU Sisdiknas, maka hakikat PKn dapat dirumuskan sebagai
BAB 1 HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2
