Page 10 - BUKU KONSEP DASAR PKN (A4)

kewarganegaraan mengembankan misi mutidimensional, sebagai berikut: 1) misi

menumbuhkembangkan kemampuan dan potensi peserta didik; 2) misi
mempersiapkan peserta didik untuk hidup bermasyarakat secara nyaman dan

bertanggungjawab; 3) misi untuk membentuk budaya kewarganegaraan sebagai wujud

pengamalan nilai demokrasi dan keimanan.
Sementara itu, Adi & Dewi (2021) menegaskan bahwa visi PKn adalah menjadikan

mata pelajaran ini sebagai sarana pembentukan karakter bangsa melalui kesadaran

politik, hukum, dan moral. Misinya ialah menumbuhkan warga negara produktif,
partisipatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis. Menurut Pitoewas et

al. (2021), PKn juga memuat nilai-nilai patriotisme, partisipasi, hak dan kewajiban
warga negara yang menjadi dasar pembentukan identitas nasional. Pembelajaran PPKn

berperan strategis dalam memperkuat kesadaran kebangsaan mahasiswa dan siswa

sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan oleh Martini (dalam
Willius Kogoya, 2020) visi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah mampu

untuk membawa mahasiswa melihat inti dari suatu persoalan secara lebih mendalam

dengan penglihatan maupun pengamatan.
Dengan demikian, PKn berperan dalam membentuk kepribadian manusia Indonesia

yang utuh, seimbang antara jasmani dan rohani. Pendidikan Kewarganegaraan juga
menjadi sarana utama pengamalan nilai-nilai Pancasila. Melalui pembelajaran ini,

mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan

pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan dalam konteks global. Pengamalan nilai-
nilai Pancasila dapat melalui berbagai jalur, salah satunya adalah melalui pendidikan.

Oleh karenanya, melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan mahasiswa dapat

memahami dan mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga,
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan bahkan dalam percaturan internasional

sekalipun. Dengan kata lain, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan mempunyai

kewajiban untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya.

D. Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan

Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan dipenuhi oleh beberapa undang-
undang dan regulasi yang relevan. Berikut adalah detail landasan hukum tersebut:

1) UUD 1945
a. Pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea kedua dan keempat, yang memuat

BAB 1 HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 6