Page 4 - Sinar Tani Edisi 4070

4 Edisi 15 - 21 Januari 2025 | No. 4070 Tahun LV

Penyuluh Pertanian Namun Momon mengingatkan, Inpres. Pertama, melaksanakan

Ditarik pengalihan kelembagaan, penyuluh pendayagunaan penyuluh pertanian
wewenang
dalam
pencapaian
swasembada
pertanian ke pusat bukan hanya
pangan berkelanjutan melalui peran
juga
tapi
ketenagakerjaan,
serta aktif dalam proses pengawalan
sarpras,
anggaran,
dan pendampingan, diseminasi, dan
penyelenggaraan, serta pembinaan
transformasi modernisasi pertanian.
dan pengawasan. “Jadi tidak hanya
ke Pusat mengatur komponen ketenagaan dan Kedua, merencanakan program
penyelenggaraan
anggaran
penyuluh,
juga
komponen
tapi
dalam
pertanian
penyuluhan
lainnya,” katanya.
swasembada
rangka
pencapaian
tengah
pemerintah
Saat
ini
Ketiga,
berkelanjutan.
pangan
kebijakan
menyusun
rancangan
pemerintah
(regulasi)
yang
pendayagunaan penyuluh pertanian
mengatur peralihan kewenangan
mencapai
guna
swasembada
penyuluhan pertanian. Untuk jangka menyelesaikan permasalahan dalam
Pemerintah sedang mempersiapkan regulasi yang pendek, mantan Sekjen Kementerian pangan berkelanjutan.
“Sedangkan substansi instruksi
mengusulkan
ini
Pertanian
akan mengatur penarikan penyuluh di daerah ke untuk menyusun Inpres tentang kepada Kementerian Pertanian
pusat. Ada peluang, ada juga tantangan ketika Pendayagunaan Penyuluh adalah mengalihkan penyuluh
pertanian Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pertanian dalam rangka Percepatan
penyuluh kembali ditangani pemerintah pusat. Swasembada Pangan. pada pemerintah daerah provinsi
Namun Momon juga dan pemerintah daerah kabupaten/
mengusulkan adanya amandemen kota kepada Kementerian Pertanian,”
erkaca dari pertanian di daerah tidak inline UU 23 tahun 2014. Jika sebelumnya tuturnya.
pengalaman, Penyuluh dengan program pusat. Selain itu, pertanian sebagai urusan pilihan Ketua Perhimpunan Penyuluh
Pertanian Utama, Dedi dukungan anggaran di daerah tidak menjadi pertanian dan pangan Pertanian Indonesia (Perhiptani)
Nursyamsi menilai, memadai, kuantitas dan kualitas menjadi urusan wajib. Usulan lainnya Jawa Tengah, Warsana mengatakan,
SDM dalam hal ini SDM penyuluh kurang. adalah amandemen UU 16 tahun ketika penyuluh pertanian ditarik
Bpenyuluh dan petani Dampaknya penyuluhan 2006, dengan menghilangkan ke pusat ada beberapa tantangan
memberikan kontribusi sebesar pertanian menjadi tidak efektif. penyuluhan perikanan dan yang bakal dihadapi. Pertama,
50 persen pada peningkatan Kondisi tersebut membuat kehutanan, khusus untuk sistem proses seleksi untuk menjadi bagian
produktivitas pertanian. Sedangkan transfer teknologi tidak berjalan, penyuluhan pertanian. ”Keduanya dari pusat biasanya sangat ketat,
inovasi teknologi dan sarpras 25%, pendampingan dan fasilitasi perlu diperjuangkan agar sistem membutuhkan kompetensi dan
begitu juga Peraturan Perundangan sarpras (pupuk, benih, alsintan, penyuluhan lebih ajeg,” tegasnya. pengalaman yang tinggi.
dan local wisdom 25%. modal) kurang efektif, pelayanan Kedua, bekerja di pusat
“Jadi percuma kalau pupuk, penyuluhan pertanian juga tidak Susun Regulasi memerlukan pemahaman tentang
benih dan sarana produksi kita maksimal. “Kolaborasi juga menjadi Sementara itu, Plt Kepala dinamika birokrasi, administrasi
garap, tapi SDM-nya tidak kita garap. lemah dan dampaknya produktivitas Pusat Penyuluhan Pertanian, yang kompleks, dan target yang
Bagaimana meningkatkan daya stagnan,” ujarnya. Badan Penyuluhan dan lebih besar. Ketiga, jarak dari realitas
saing SDM? Ya dengan pendidikan Karena itu, mantan Kepala Pengembangan SDM Pertanian, lapangan dapat menyebabkan
dan pelatihan, penyuluhan dan BPPSDMP itu menegaskan, tidak Purwanta mengatakan, saat ini berkurangnya interaksi langsung
pendampingan,” kata Dedi saat ada cara lain adalah menggenjot pemerintah tengah menyusun dengan petani dan kondisi lapangan
webinar Peluang dan Tantangan penyuluhan. “Ingat SDM naskah kebijakan dan rancangan dapat membuat kebijakan yang
Penyuluh Pertanian Ditarik ke Pusat berkontribusi 50 persen terhadap Peraturan Presiden tentang urusan dirumuskan kurang sesuai dengan
yang diselenggarakan Tabloid Sinar peningkatan produksi. Programnya, pemerintahan konkuren tambahan kebutuhan nyata.
Tani, Kamis (9/1). Bimas atau apa namanya? Apalagi di bidang pertanian pada sub urusan Keempat, target kerja di tingkat
Dedi mengakui, sejak UU No 22 kita punya lesson learn pencapaian penyuluhan pertanian. pusat sering kali lebih berat dengan
Tahun 1999 tentang Pemerintahan swasembada pangan tahun 1984,” ”Usulan rancangan peraturan tenggat waktu yang ketat dan
Daerah, Penyuluh Pertanian di Pusat tuturnya. presiden oleh Menteri Pertanian tuntutan untuk menyelesaikan
dialihkan ke Pemda, kemudian Sementara itu, Lektor Kepala kepada Menteri Koordinator bidang berbagai laporan serta analisis.
lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 Polbangtan Bogor, Momon Pangan telah disampaikan pada Kelima, tantangan koordinasi.
tentang Pemerintahan Daerah dan Rusmono mengatakan, peralihan 26 November 2024 dalam Rapat ‘’Dengan ditariknya penyuluh
sektor pertanian menjadi pilihan, kewenangan penyuluhan pertanian Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri pertanian ke pusat, pemerintah
membuat persepsi daerah terhadap ke pemerintah pusat sebagai bentuk Bidang Pangan,” katanya. harus mampu menjembatani
penyuluh pertanian beragam. keberpihakan pemerintah (cq Dalam beberapa kali rapat kebijakan mplementasi di daerah,
Terlihat dari Bakorluh/Bapeluh Kementan) terhadap penyuluhan akhirnya usulan regulasi bukan yang memerlukan komunikasi dan
yang sebelumnya ada di daerah pertanian. “Saya senang penarikan dalam Perpres tapi Inpres. Setidaknya koordinasi efektif dengan berbagai
menjadi hilang, penyuluhan penyuluh ke pusat,” ujarnya. ada tiga substansi umum dalam pihak,’’ katanya. Yul