Page 6 - Sinar Tani Edisi 4070
P. 6
6 Edisi 15 - 21 Januari 2025 | No. 4070 Tahun LV
Rancangan Regulasi
Kembalinya Penyuluh
Pertanian ke Pusat
Pemerintah sudah berancang-ancang mengalihkan kewenangan
penyuluh pertanian ke pusat. Saat ini, rumusan rancangan kebijakan
yang mengatur proses peralihan tersebut telah dipersiapkan.
dan dalam Perpres No 35 Tahun
2022 ada Satminkal, Unit Pelaksana
Teknis Daerah yang membidangi
Penyuluhan Pertanian di Dinas
Provinsi, maka dalam rancangan
regulasi yang baru perlu dibentuk
Balai Penyuluhan dan Pelayanan
Informasi Pertanian Provinsi.
Begitu juga ditingkat kabupaten,
Momon mengusulkan perlu dibentuk
Balai Penyuluhan dan Pelayanan
Informasi Pertanian Kabupaten/
Kota. “Di tingkat kabupaten perlu
ada kelembagaan penyuluhan agar
span of control terhadap penyuluh
di lapangan lebih dekat, dan
manajemen menjadi efisien baik
koordinasi, update Simluh dan data
lapangan,” katanya.
alah satu langkah jangka prasarana (sapras), penyelenggaraan, sehingga mengakibatkan kurangnya Sedangkan dalam rancangan
pendek yang bisa diambil serta pembinaan dan pengawasan. perhatian dan prioritas terhadap kebijakan ketenagakerjaan, Momon
adalah penyusunan “Jadi, peralihan kewenangan ini sektor ini. mengusulkan, regulasi terbaru nanti
Instruksi Presiden (Inpres) tidak hanya mengatur komponen Dengan amandemen tersebut, harus menyebutkan penyediaan dan
tentang Pendayagunaan ketenagaan penyuluh, tetapi juga Momon berharap agar pertanian peningkatan kapasitas penyuluh
SPenyuluh Pertanian dalam komponen lainnya yang mendukung dan pangan bisa diposisikan pertanian ASN. Selain itu, pemetaan
rangka Percepatan Swasembada sistem penyuluhan secara sebagai urusan wajib, sehingga dan pendistribusian penyuluh ASN
Pangan. Inpres ini diharapkan keseluruhan,” katanya. bisa mendapatkan perhatian lebih dan penyusunan standardisasi
bisa menjadi pedoman yang jelas Peralihan kewenangan dari pemerintah pusat dan daerah. kompetensi tenaga penyuluh
dan mengikat bagi pelaksanaan penyuluhan ke pemerintah pusat Dengan status urusan wajib, sektor pertanian.
penyuluhan di tingkat pusat, serta bukanlah hal yang mudah. Banyak pertanian akan lebih mudah Sementara dalam
memberikan arahan yang tepat bagi tantangan yang harus dihadapi, mendapatkan dukungan anggaran penyelenggaraan penyuluhan,
para penyuluh dalam menjalankan mulai dari kesiapan infrastruktur, dan kebijakan yang lebih memadai. Momon mengatakan, perlu adanya
tugas dan fungsinya. SDM penyuluh, hingga regulasi yang Selain itu, Momon juga regulasi yang menyebutkan
Momon Rusmono, Lektor Kepala perlu disesuaikan dengan kebutuhan mengusulkan amandemen terhadap mengenai pengembangan metode,
Polbangtan Bogor, mendukung sektor pertanian. UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem mekanisme dan tata hubungan kerja
rencana penarikan kewenangan Karena itu, pengalihan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, penyuluhan pertanian. Kemudian
penyuluhan pertanian ke pusat. kewenangan ini harus dilakukan dan Kehutanan. Diusulkan untuk pelaksanaan penyuluhan pertanian,
Namun, ia menekankan perlunya dengan hati-hati dengan menghilangkan penyuluhan koordinasi, penyeliaan, pengawasan,
regulasi yang mengatur anggaran, mempertimbangkan berbagai faktor perikanan dan kehutanan dari sistem pengendalian serta pemantauan dan
kelembagaan, dan pengawasan yang yang mempengaruhi efektivitas penyuluhan pertanian. “Dengan evaluasi.
tepat. penyuluhan pertanian di lapangan. amandemen ini sistem penyuluhan “Selain itu regulasi bagaimana
“Saya menyambut baik keputusan Selain itu, kolaborasi yang baik antara pertanian bisa lebih fokus dan lebih pelaksanaan kerja sama penyuluhan
pemerintah untuk menarik kembali pemerintah pusat, daerah, dan ajeg dalam mendukung sektor pertanian nasional, regional, dan
kewenangan penyuluhan pertanian berbagai pihak terkait juga sangat pertanian,” katanya. internasional. Hal lainnya adalah
ke pusat,” kata mantan Sekjen penting untuk menciptakan sistem Dalam amandemen UU No. 16 mengenai pengembangan
Kementerian Pertanian saat webinar penyuluhan yang berjalan dengan Tahun 2006, salah satu yang Momon pangkalan data dan jaringan
Peluang dan Tantangan Penyuluh baik dan memberikan dampak yang tekankan adalah kelembagaan informasi Penyuluhan Pertanian,”
Pertanian Ditarik ke Pusat yang signifikan bagi sektor pertanian. penyuluh pertanian. Untuk di tingkat tuturnya.
diselenggarakan Tabloid Sinar Tani, Amandemen UU pusat memang sudah ada Badan Dengan sistem yang lebih
Kamis (9/1). Selain menyiapkan Inpres, Penyuluhan dan Pengembangann terfokus pada penyuluhan
Namun, dibalik dukungan dalam jangka panjang Momon SDM Pertanian. Namun untuk pertanian, Momon berharap bisa
tersebut, Momon mengingatkan mengusulkan adanya amandemen tingkat daerah dari provinsi menciptakan penyuluhan yang lebih
bahwa peralihan kewenangan ini tidak terhadap Undang-Undang (UU) No. hingga kabupaten perlu dibentuk efektif dan efisien, sehingga dapat
sekadar masalah ketenagakerjaan, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan kelembagaan tersendiri. mempercepat pencapaian target,
tetapi juga melibatkan berbagai Daerah. Selama ini pertanian masih Jika dalam UU No. 16 Tahun seperti swasembada pangan dan
aspek penting lain. Diantaranya, dianggap sebagai urusan pilihan 2006, ditingkat provinsi ada Badan peningkatan produktivitas pertanian.
anggaran, kelembagaan, sarana dan dalam sistem pemerintahan daerah, Koordinasi Penyuluh Pertanian Gsh/Yul
