Page 37 - Modul Sejarah Indonesia Kelas XII _KD 3.1 dan 4.1
P. 37
TERBENTUKNYA NEGARA INDONESIA
Pada tanggal 18 Agustus 1945 Ir. Soekarno memimpin Sidang PPKI untuk pertamakalinya yang
menghasilkan 3 keputusan penting yaitu mengesahkan UUD 1945, Memilih Presiden dan Wakil
Presiden, Membentuk Komite Nasional Indonesia. Dengan demikian Indonesia telah memenuhi
syarat untuk menjadi suatu negara.
PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN
1) Pembentukan Lembaga Kementrian (Departemen)
2) Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah
3) Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara 4) Pembentukan Lembaga
Pemerintahan di Daerah
PEMBENTUKAN PROVINSI DI SELURUH WIAYAH INDONESIA
Pada awalnya wilayah Indonesia dibagi 8 provinsi dan mengangkat Gubernur sebagai kepala
daerah. Gubernur-gubenrur yang diangkat antara lain Provinsi Sumatra, Provinsi Jawa Barat,
Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sunda Kecil ( Nusa Tenggara), Provinsi
Maluku, Provinsi Sulawesi, Provinsi Kalimantan
PERUBAHAN FUNGSI KNIP
Dalam Persidangan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Jakarta tanggal 16 Oktober
1945, Sutan Sjahrir diminta duduk sebagai Ketua Badan Pekerja KNIP. Sebagian besar anggota
KNIP mengusulkan perubahan fungsi KNIP dari hanya sebagai pembantu presiden menjadi
lembaga legislatif. Hal itu didukung Moh. Hatta yang menerbitkan Maklumat Presiden tanggal
16 Oktober 1945 tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada KNIP. Bersama Presiden, KNIP
juga ditetapkan ikut menetapkan Garis Garis Besar Hakuan Negara.
PERKEMBANGAN KERAGAMAN IDEOLOGI DAN PARTAI POLITIK
Salah satu keputusan sidang PPKI
pada tanggal 22 Agustus 1945 adalah
dibentuknya Partai Nasional Indonesia
(PNI) Partai ini diharapkan sebagai
wadah persatuan dan
pembinaan berpolitik bagi rakyat
Indonesia.
Pembentukan partai tunggal
dengan menetapkan Partai Nasional
Indonesia (PNI) sebagai satu satunya
partai politik di Indonesia,
menimbulkan kritikan dan reaksi keras dari berbagai pihak karena menimbulkan kesan adanya
partai tunggal. Dalam hal pembinaan kehidupan yang demokratis, BP KNIP mengusulkan perlu
dibentuknya partai partai politik. Setelah pembatalan partai tunggal, pemerintah merealisasikan
pembentukan partai partai politik di Indonesia dengan dikeluarkannya maklumat No. X yang
isinya antara lain pemerintah memberi kesempatan pendirian partai partai politik dan
ditandatangani oleh wakil presiden Drs. Moh. Hatta pada tanggal 3 November 1945. Dengan
dikeluarkannya maklumat No. X itu menunjukkan bahwa negara RI yang baru berdiri itu adalah
merupakan sebuah negara Demokrasi. Setelah keluar maklumat pemerintah tersebut,
selanjutnya bermunculan partai partai dengan berbagai latar belakang dan ideologi.
Perlu kalian ketahui bahwa sistem multi partai di Indonesia diawali dengan maklumat
pemerintah tanggal 3 November 1945, setelah mempertimbangkan usulan dari Badan Pekerja.
Pemerintah pada awal pendirian partai-partai politik menyatakan bahwa pembentukan partai-
partai politik dan organisasi politik bertujuan untuk memperkuat perjuangan revolusi. Maklumat
itu kemudian memunculkan partai-partai baru.
PERUBAHAN SISTEM PRESIDENSIAL KE PARLEMENTER
36
