Page 42 - Modul Sejarah Indonesia Kelas XII _KD 3.1 dan 4.1

Indonesia.

PERKEMBANGAN KEHIDUPAN EKONOMI PADA AWAL KEMERDEKAAAN

KONDISI EKONOMI INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN
Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya
Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan
karena :
 Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana
belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia.
 Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur
ekonomi keuangan yang mantap.
 Kehidupan ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat
pengeluaran pembiayaan perang Jepang membuat pemerintah baru Indonesia agak
sulit untuk bangkit dari keterpurukan.
 Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya
pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi.
 Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan
pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional.
 Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus
melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah
dalam bidang ekonomi.

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN MENGHADAPI BURUKNYA KONDISI EKONOMI
INDONESIA
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonominya mulai dilakukan
sejak Februari 1946, adalah sebagai berikut. a) Konferensi Ekonomi Februari 1946
Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang
bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa, yang dipimpin oleh
Menteri Kemakmuran (Darmawan Mangunkusumo). Tujuan Konferensi ini adalah untuk
memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang
mendesak, seperti : Masalah produksi dan distribusi makanan. Tercapai kesepakatan bahwa
sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang, secara
berangsur-angsur akan dihapukan dan diganti dengan sistem desentralisasi.
Masalah sandang : Disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan
Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM) yang bertujuan untuk mengatasi
kesengsaraan rakyat Indonesia. Badan ini dipimpin oleh Sudarsono dibawah pengawasan
Kementrian Kemakmuran. BPPM dapat dianggap sebagai awal dari terbentuknya Badan

41