Page 38 - Modul Sejarah Indonesia Kelas XII _KD 3.1 dan 4.1
P. 38
Negara Indonesia telah terbentuk, Alat kelengkapan negara dan lembaga pemerintahan
daerahpun telah terbentuk. Namun permasalahan bangsa Indonesia belum selesai. Para
pemimpin bangsa berjuang untuk memilih sistem pemerintahan yang paling cocok untuk bangsa
Indoensia. Sjahrir kemudian mengajukan Maklumat KNIP No. 5 tanggal 11 November 1945 yang
isinya pembentukan kabinet yang bekerja kolektif yang dipimpin perdana menteri . Perdana
Menteri ditunjuk oleh kepala negara. Format itu disetujui oleh Presiden Soekarno. Akhirnya pada
tanggal 14 November 1945 terbentuk kabinet RI dengan Sutan Sjahrir sebagai perdana menter.
Dari sinilah Indonesia mulai mengubah sistem pemerintahan dari Presidensial ke Parlementer
yang diawali dengan Kabinet Syahrir.
PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA
Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibukota negara sudah semakin kacau, pemerintah
terus didesak dan diteror oleh kekuasaan asing. Oleh karena itu pemerintah merencanakan
untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Jakarta. Akhirnya Ibu Kota pindah ke Yogyakarta
pada tanggal 14 Januari 1946.
Pemilihan kota Yogyakarta sebagai ibu kota dengan beberapa alasan sebagai berikut:
Terdapat markas besar tentara
Di Yogyakarta tidak dijumpai kekuatan sekutu sehingga siapapun leluasa menunjukkan
dan menyebarluaskan pernyataan kemerdekaan.
Terdapat lascar Hisbullah Sabilillah dan Laskar Mataram Pimpinan Sri Sultan
Hamengkubuwono IX.
Yogyakarta mampu menjamin pelaksanaan perjuangan, baik secara diplomasi maupun
dengan bersenjata.
Letak Yogyakarta dekat dengan Semarang dan Surakarta. Jika ada suatu ancaman,
kekuatan kedua kota tersebut dapat digerakkan.
Presiden Soekarno dan Moh. Hatta bersama dengan beberapa menteri pindah ke Yogyakarta,
sementara perdana menteri Sutan Sjahrir masih berkedudukan di Jakarta untuk mengadakan
hubungan dengan dunia internasional.
KONFLIK INDONESIA – BELANDA HINGGA PENGAKUAN KEDAULATAN.
37
