Page 25 - Mobile Modul1_Program bangga kencana mobile
P. 25

golongan       daerah      (termasuk      kelompok      budaya
            atau etnik) dan agama. Termasuk hak berserikat, mengembangkan
            kekayaan budaya, mengembangkan  kemampuan bersama,
            penduduk asli  (klausal  tentang prioritas, hak atau keterkaitan
            dengan tanah/wilayah/lahan).
               Penduduk  sebagai warga negara.  Mencantumkan  hal yang
            belum diatur UU  lain, misalnya hak untuk  ruang  hidup, namun
            tidak pula boleh mengalahkan hak penduduk asli (misalnya hak
            ulayat). Bagaimana dengan  masalah institusi kependudukan
            guna mendapatkan kewarganegaraan?
               Penduduk          sebagai         himpunan          kuantitas.
            Hak/Kewajiban           untuk         dicatat,        kewajiban
            pemerintah untuk melakukan penyeimbangan. Dengan demikian,
            penduduk tidak hanya dilihat secara kuantitatif sebagai angka,
            bagian dari agregat  atau  jumlah makro.  Perincian  ini penting,
            karena  dalam  setiap matra  tersebut,  penduduk  memainkan
            peranan yang berbeda-beda. Kebutuhan  dan perilaku
            kependudukan  setiap orang  dalam berbagai peran  tersebut
            dapat berbeda, sehingga rincian tersebut memungkinkan analisis
            dan pemenuhan  yang lebih sesuai. Sebagai contoh,  perilaku
            diri pribadi akan berbeda dalam kuantitas dan kualitasnya
            dari perilaku keluarga, misalnya dalam hal konsumsi (energi, dsb).
               Kelima matra  ini berkaitan  pula dengan  hak  dan  kewajiban
            setiap penduduk  dan harus  menjadi bagian integral dalam
            pembangunan kependudukan. Dalam UUD 1945, penduduk dilihat
            sebagai warga negara yang mempunyai hak kewarganegaraan
            dan kedudukan penduduk yang dipunyai  seluruh penduduk.
            Implisit tercantum pula hak untuk hidup layak sebagai manusia,
            serta konsep penduduk sebagai  golongan  dan rakyat daerah,
            anggota  masyarakat,  dan  kelompok  budaya yang  dinamakan
            UUD  sebagai hak penduduk  juga lebih luas dari konsep
            demografis, yaitu termasuk kemerdekaan berserikat, berkumpul,
            mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.






                                       Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  | 25
                            Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30