Page 25 - Mobile Modul1_Program bangga kencana mobile

golongan daerah (termasuk kelompok budaya
atau etnik) dan agama. Termasuk hak berserikat, mengembangkan
kekayaan budaya, mengembangkan kemampuan bersama,
penduduk asli (klausal tentang prioritas, hak atau keterkaitan
dengan tanah/wilayah/lahan).
Penduduk sebagai warga negara. Mencantumkan hal yang
belum diatur UU lain, misalnya hak untuk ruang hidup, namun
tidak pula boleh mengalahkan hak penduduk asli (misalnya hak
ulayat). Bagaimana dengan masalah institusi kependudukan
guna mendapatkan kewarganegaraan?
Penduduk sebagai himpunan kuantitas.
Hak/Kewajiban untuk dicatat, kewajiban
pemerintah untuk melakukan penyeimbangan. Dengan demikian,
penduduk tidak hanya dilihat secara kuantitatif sebagai angka,
bagian dari agregat atau jumlah makro. Perincian ini penting,
karena dalam setiap matra tersebut, penduduk memainkan
peranan yang berbeda-beda. Kebutuhan dan perilaku
kependudukan setiap orang dalam berbagai peran tersebut
dapat berbeda, sehingga rincian tersebut memungkinkan analisis
dan pemenuhan yang lebih sesuai. Sebagai contoh, perilaku
diri pribadi akan berbeda dalam kuantitas dan kualitasnya
dari perilaku keluarga, misalnya dalam hal konsumsi (energi, dsb).
Kelima matra ini berkaitan pula dengan hak dan kewajiban
setiap penduduk dan harus menjadi bagian integral dalam
pembangunan kependudukan. Dalam UUD 1945, penduduk dilihat
sebagai warga negara yang mempunyai hak kewarganegaraan
dan kedudukan penduduk yang dipunyai seluruh penduduk.
Implisit tercantum pula hak untuk hidup layak sebagai manusia,
serta konsep penduduk sebagai golongan dan rakyat daerah,
anggota masyarakat, dan kelompok budaya yang dinamakan
UUD sebagai hak penduduk juga lebih luas dari konsep
demografis, yaitu termasuk kemerdekaan berserikat, berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 25
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana