Page 28 - Mobile Modul1_Program bangga kencana mobile
P. 28

MODUL 2 | Pembangunan Berwawasan Kependudukan




              Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  87 tahun  2014 tentang
           Perkembangan      Kependudukan,      Pembangunan      Keluarga,
           Keluarga Berencana dan Sistim  Informasi keluarga, pasal  5
           menyebutkan bahwa arah kebijakan nasional  perkembangan
           kependudukan  adalah (a) menjamin tercapainya bonus
           demografi;  (b)    meningkatkan    kualitas  penduduk    untuk
           memanfaatkan  bonus    demografi;  (c)    memberdayakan
           penerapan  fungsi-fungsi  keluarga;   dan (d)  memperkuat
           semangat  gotong   royong  berbasis keluarga.  Keempat arah
           kebijakan nasional tersebut  secara  eksplisit maupun  implisit
           menunjukkan  bahwa kebijakan kependudukan  bukan  variable
           yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan erat dengan sektor
           yang lain.
              Pencapaian  bonus  demografi,  misalnya  tidak  hanya
           berhenti  pada menurunnya  angka  ketergantungan,  sebagai
           salah  satu  indicator  bonus  demografi,  tetapi  juga  bagaimana
           memanfaatkan  bonus  demografi  agar  dapat  secara  optimal
           memberikan  kontribusi  terhadap  pembangunan  ekonomi.
           Pemanfaatan  bonus  demografi  sangat  terkait  dengan  arah
           yang ke 2 yaitu peningkatan kualitas penduduk agar penduduk
           usia produktif dapat memperoleh pekerjaan dengan upah yang
           layak.
              Isu  mengenai  bonus  demografi  merupakan  isu  strategis
           yang secara langsung menghubungkan  antara kebijakan
           kependudukan dan kebijakan pembangunan pada umumnya.
           Keberhasilan  mencapai  momentum  periode  bonus  demografi
           akan menjadi salah satu fondasi dalam mengembangkan
           kebijakan  di  bidang  pendidikan,  diversifikasi  kegiatan  ekonomi,
           serta kebijakan ketenagakerjaan. Hal ini merupakan argumentasi
           penting    mengapa       dibutuhkan    penerapan      paradigm
           pembangunan  berwawasan  kependudukan  dalam kebijakan
           pembangunan.







       28 |  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
           Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33