Page 30 - Mobile Modul1_Program bangga kencana mobile

MODUL 2 | Pembangunan Berwawasan Kependudukan

nasional.
Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan
untuk menjawab pertanyaan mengapa diperlukan
integrasi penduduk dan pembangunan 1
. Pertama, dari sisi yang paling esensial terdapat suatu prinsip
bahwa di dalam konsep integrasi penduduk dan pembangunan,
penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai “obyek” akan
tetapi juga “subyek” pembangunan. Paradigma lama yang
meletakkan penduduk hanya sebagai obyek pembangunan
telah mengeliminir atau bahkan menafikan partisipasi penduduk
dalam pembangunan. Penduduk dianggap tidak memahami
pembangunan dan mereka tinggal menerima atau menikmati
saja hasil pembangunan. Hal semacam ini jelas menggambarkan
proses pembuatan kebijakan yang “top down” dan akan
mengakibatkan persoalan di kemudian hari. Penduduk tidak
memiliki ownership terhadap aktivitas pembangunan sehingga
cenderung pasif. Pandangan ini sejalan dengan kosepsi
pembangunan sosial yang mensyaratkan adanya keterlibatan
aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan, baik dari
perencanaan pembangunan, pelaksanaan hingga evaluasi
terhadap suatu proses pembangunan.
Kedua, ketika peran sebagai subyek pembangunan dituntut
maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan
hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam
pembangunan. Hal ini menyangkut pembangunan sumber daya
manusia untuk mencapai manusia yang berkualitas dalam rangka
mengembangkan mekanisme “bottom up” dalam perencanaan
pembangunan. Penduduk harus berperan aktif dan berpartisipasi
dalam pembangunan.
Untuk Indonesia, secara konseptual telah ada pergeseran
yang cukup signifikan sejak Deklarasi Bali dan juga Programme

1 Pembahasan ini dikutip dari Laporan Penelitian Indeka Pembangunan Berwawasan
Kependudukan Tahun 2014, oleh BKKBN Pusat dan PSKK-UGM.

30 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana