Page 32 - Mobile Modul1_Program bangga kencana mobile

MODUL 2 | Pembangunan Berwawasan Kependudukan

dan individu. Ketiga kepentingan ini mutlak harus diakomodasikan
ke dalam integrasi tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa
mekanisme pembangunan harus “bottom up” dan partisipatif,
sehingga pembangunan akan bersifat inklusif yang memberikan
kesempatan bagi semua warga masyarakat untuk memperoleh
hak dan kebutuhan yang paling dasar seperti kebutuhan
fisik, status sosial, bebas dari tekanan dan ketakutan serta hak-
hak dasar sebagai manusia untuk dapat berpartisipasi dalam
kehidupan sebagai warga masyarakat
Pada tingkat agregat pelaksanaan desentralisasi akan
sangat membantu proses “bottom up”. Hal itu disebabkan
karena pemerintah pusat telah mendelagasikan sebagian besar
kewenangannya dalam perencanaan maupun pelaksanaan
pembangunan ke tingkat kabupaten/kota bahkan sampai ke
tingkat desa seiring dengan lahirnya Undang-undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa. Kabupaten/kota saat ini memiliki
kewenangan yang lebih besar untuk menyusun perencanaan
pembangunan dan menentukan apa yang terbaik untuk
wilayahnya. Bahkan dengan kebijakan dana desa, maka
desa juga diberikan otonomi yang luas dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi belum terlihat
perbedaan yang mendasar dalam pelaksanaan di lapangan,
dimana beberapa evaluasi menunjukkan bahwa mekanisme
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berlangsung
di tingkat kabupaten/kota maupun desa belum berbasis pada
data penduduk maupun partisipasi masyarakat secara aktif.
Berdasarkan argumentasi tersebut, tuntutan untuk melakukan
pemaduan dan sinkronisasi kebijakan kependudukan dalam
pembangunan penting bukan hanya di tingkat nasioal dan
provinsi, tetapi juga di tingkat kabupaten/kota hingga desa.
Hanya persoalannya sekarang ini, sebagaimana telah disebutkan
sebelumnya, masih terdapat disparitas cara pandang dan
interpretasi oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap isu
maupun masalah kependudukan. Dikhawatirkan seandainya

32 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana