Page 26 - Mobile Modul1_Program bangga kencana mobile

MODUL 2 | Pembangunan Berwawasan Kependudukan

2. Payung Hukum Dalam Penerapan Paradigma
Pembangunan Berwawasan Kependudukan
Salah satu payung hukum penting yang dijadikan dasar
dalam penyusunan kebijakan kependudukan di Indonesia
adalah Undang-undang No 52/2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-undang ini
merupakan hasil revisi dari UU No 10/1992 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Terdapat
perubahan yang cukup mendasar dari UU No 10/1992 menjadi
UU No 52/2009. Salah satu diantaranya adalah huruf “K” pertama
dalam BKKBN berubah dari Koordinasi menjadi Kependudukan.
Perubahan tersebut membawa konsekuensi penting, terutama
menyangkut mandat yang diemban oleh BKKBN. Mandat tersebut
tertuang di dalam Pasal 56, ayat 1 UU 52/2009 yang menyebutkan
bahwa ”BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian
penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana”. Hal ini
dipertegas lagi dalam pasal 43 Perpes No. 3/2013 tentang Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Turunan UU No 52/2009 menjelaskan bahwa kebijakan
pengendalian kuantitas hanya merupakan salah satu diantar
tiga pilar utama yang tercakup dalam kebijakan perkembangan
kependudukan . Hal tersebut tercantuk secara tegas di dalam
Peraturan Pemerintah No 87 tahun 2014 tentang Perkembangan
Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana,
dan Sistem Informasi Keluarga. Pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa
tiga pilar utama kabijakan perkembangan pendudukan terdiri
dari (1) pengendalian kuantitas penduduk; (2) pengembangan
kualitas penduduk; dan (3) pengarahan mobilitas penduduk.
Sementara itu di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No
153/2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan
(GDPK), pasal 4 disebutkan bahwa strategi pelaksanaan GDPK
dilakukan melalui 5 kulster, yaitu (1) pengendalian kuantitas
penduduk; (2) peningkatan kualitas penduduk; (3) pembangunan
keluarga; (4) penataan persebaran dan pengarahan mobilitas

26 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana