Page 4 - MATERI PEMBELAJARAN VII_Neat

ketertiban dan keamanan bersama, mencegah benturan kepentingan antarwarga, hingga mewujudkan
keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu juga dipaparkan jenis-
jenis norma, seperti norma agama, norma susila, normal sosial hingga norma hukum.

2. Hak dan Kewajiban dalam Norma

Bagian ini mengajak siswa untuk mendalami pengertian hak dan kewajiban serta bagaimana
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yakni pengertian hak sebagai “hal yang harus diterima”
sedangkan kewajiban sebagai “hal yang harus dilakukan.” Beberapa masyarakat adat menjalankan
kewajiban dengan menerapkan norma adat yang ketat. Negara melakukan hal serupa melalui berbagai
undang-undang.Ketertiban akan terbangun bila semua menjalankan hak dan kewajiban dengan baik, di
antaranya dengan menunaikan kewajiban dulu sebelum menuntut hak.

3. Hak dan Kewajiban dalam Norma

Bagian ini mengajak siswa untuk mendalami pengertian hak dan kewajiban serta bagaimana
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yakni pengertian hak sebagai “hal yang harus diterima”
sedangkan kewajiban sebagai “hal yang harus dilakukan.” Beberapa masyarakat adat menjalankan
kewajiban dengan menerapkan norma adat yang ketat. Negara melakukan hal serupa melalui berbagai
undang-undang.Ketertiban akan terbangun bila semua menjalankan hak dan kewajiban dengan baik, di
antaranya dengan menunaikan kewajiban dulu sebelum menuntut hak.

4. Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945

Bagian ini mengajak siswa untuk mendalami proses perumusan dan penge sahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian berfokus pada sidang kedua Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang membentuk Panitia Hukum Dasar dan dua kepanitiaan
lain. Selanjutnya adalah terbentuknya Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang merumuskan
Undang-Undang Dasar. Hingga akhirnya tersusun Undang Undang Dasar yang utuh yang terdiri atas
pembukaan, batang tubuh sebanyak 16 bab dan 37 pasal, serta aturan tambahan, yang kini
sistematikanya menjadi pembukaan dan pasal-pasal.

5. Amendemen UUD NRI Tahun 1945

Bagian ini mengajak siswa untuk mendalami perubahan atau amendemen UUD NRI Tahun 1945.
Bahasan dimulai dari perlunya amendemen setelah lebih dari 50 tahun kelahiran UUD NRI Tahun 1945,
yakni setelah masa Reformasi 1998. Setelah itu adalah menyangkut tahapan amendemen oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat sebanyak empat kali. Kemudian perubahan dari setiap tahap, termasuk
pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua kali serta penetapan anggaran pendidikan minimal
20 persen.

6. Refleksi dan Uji Kompetensi

Bagian ini memuat refleksi dari seluruh proses pembelajaran Bab II Buku PPKn Kelas VII, mulai dari
norma masyarakat, hak dan kewajiban dalam norma, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Norma Dasar