Page 61 - 20201219 - Tempo - Korupsi Bansos Kubu Banteng

12/20/2020 Sengketa di Trans Sumatera
tanah. Selain itu, tanah mereka hanya dihargai Rp 18 ribu per meter persegi.
Penduduk menghitung, seharusnya nilai ganti rugi Rp 150 ribu per meter persegi.

Meski penduduk menolak, Hutama Karya telah membangun jalan tol. Ketika
mereka mengirim alat-alat berat yang meratakan kebun penduduk, polisi

mengawal. "Kami sudah mengadu ke sana-kemari, bahkan menyurati presiden,"
tutur Benny Hasiholan Siregar, Ketua FMMK.

Penduduk lain menempuh jalur hukum, seperti Suyatno Lumbang Batu, yang
menggugat penggusuran itu ke Pengadilan N egeri Siak. Pada pengadilan tingkat

pertama, Suyatno menang. Majelis hakim setuju dengan nilai ganti rugi yang
diajukan Suyatno. Tapi Pengadilan Tinggi Riau menganulir putusan itu sehingga
harga tanah kembali menjadi Rp 18 ribu.

Tak punya pilihan setelah menempuh pelbagai cara, banyak penduduk yang
memprotes dengan menutup jalan tol. Pada 25 Agustus lalu, warga Kadis Utara

menutup pintu tol di sebelah desanya. "Kami akan terns tutup jalan ini sampai
pemerintah memenuhi hak kami," kata Jonatan Ginting, 83 tahun.

Persoalan konflik lahan pembangunanjalan tol juga masih terjadi di mas jalan tol
Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung Selatan, titik awal pembangunan proyek

jalan tol Trans Sumatera. Meski mas jalan sepanjang 140 kilometer tersebut
diresmikan pada 8 Maret 2019, belum semua penduduk mendapat pembayaran
ganti rugi. Sebanyak 88 keluarga di Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan,

Lampung Selatan, mengaku belum menerima uang pembelian lahan.

Banyak penduduk yang beralih pekerjaan karena lahan satu-satunya yang mereka
miliki diambil pemerintah. Pardi, seorang pemilik lahan, terpaksa bekerja
serabutan setelah 0,5 hektare kebun jagungnya diambil petugas yang menawarkan

harga Rp 120 ribu per meter persegi. Pardi dan penduduk desa lain setuju karena
uang ganti rugi bisa mereka pakai untuk membeli kebun pengganti. Hingga jalan
tol beroperasi, petugas tak datang lagi ke desa mereka. "Saya barn menerima Rp 5

juta," ucap Pardi, 60 tahun.

Suradi, Ketua Kelompok Kerja Masyarakat Sukabaru, mengatakan total luas

lahan masyarakat yang belum mendapat ganti rugi di desanya lebih dari 100
hektare dengan nilai ganti rugi, jika mengacu pada tawaran petugas, sebesar Rp

120 miliar, atau sekurangnya Rp 23 miliar.

Menurut petugas pemerintah Lampung Selatan, pembayaran tersendat karena

lahan penduduk masuk kawasan Rutan Produksi Register 2 Pematang Taman. Tak
terima atas klaim itu, penduduk mengadukan pengingkaran janji tersebut ke
Pengadilan Negeri Kalianda. "Kami menggugat memakai surat sporadic tanah,"

ujar Suradi. "Sidang masih berlangsung."

read ://https _ majalah. tempo.co/?url=https%3A %2F%2Fmajalah. tempo.co%2Fread%2Flaporan-khusus%2F162140%2F sengketa-pembebasan-la. . . 3/4