Page 62 - 20201219 - Tempo - Korupsi Bansos Kubu Banteng

12/20/2020 Sengketa di Trans Sumatera
Menanggapi centang-perenang ganti rugi proyek jalan tol itu, Komisioner
Pemantauan dan Penyidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Mohammad
Choirul Anam mengatakan proyek tersebut memang kisruh sejak awal. Menurut

dia, pemerintah tidak terbuka mengenai alih fungsi dan ganti rugi lahan sejak
awal. "Negosiasi sarat intimidasi," katanya. "Pemerintah memakai alasan sedang

menjalankan kebijakan strategis nasional." Pembangunan jalan Trans Sumatera,
Anam menambahkan, juga tak dilengkapi kajian komprehensif terkait dengan
dampak penggusuran.

Kepala Dinas Pertanahan Riau Dedi Gusriadi membantah kabar bahwa
pemerintah menetapkan nilai ganti rugi terlalu murah. Menurut dia, harga di

setiap lokasi berpatokan pada penetapan tim penilik yang independen. "Kami
tidak ikut campur menentukan harga," tutumya.

Adapun menurut Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Muhammad Fauzan, lahan
di Riau dan Lampung adalah wilayah sengketa. Dia mengungkapkan, sebagian

lahan juga merupakan tanah milik negara. Hal tersebut yang menyebabkan
pencairan ganti rugi lahan warga terhambat. "Nanti pengadilan yang akan
memutus apakah gugatan warga diterima," ucapnya.

Soal akses masyarakat yang terganggu akibat jalan tol, Fauzan mengatakan
perusahaannya hendak membangun jembatan penyeberangan meski jumlahnya

terbatas. Jarak antar-jembatan akan disesuaikan dengan mobilitas penduduk di
suatu lokasi.

Fauzan mengakui banyak orang merugi akibat pembangunan jalan tol Trans

Sumatera. "Tapi yang diuntungkan jauh lebih banyak," ujamya.

Hak Asasi Manusia Jalan Tol Hutama Karya

read ://https _ majalah. tempo.co/?url=https%3A %2F%2Fmajalah. tempo.co%2Fread%2Flaporan-khusus%2F162140%2F sengketa-pembebasan-la. . . 4/4