Page 27 - BUKU PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DPR RI
P. 27
Penyelenggaraan Kearsipan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(7) Pengelolaan Arsip Terjaga terdiri dari identifikasi,
pemberkasan, pelaporan, dan penyerahan.
Pasal 32
Ketentuan lebih lanjut mengenai hak akses Arsip Terjaga
diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal mengenai sistem
klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis.
Pasal 33
(1) Pengelolaan Arsip Terjaga dilakukan dengan tahapan:
a. identifikasi;
b. pemberkasan;
c. pelaporan; dan
d. penyerahan.
(2) Tahapan pengelolaan Arsip Terjaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman
pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.
BAB VI
PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK
Pasal 34
Arsip Elektronik adalah Arsip yang dibuat dan diterima dalam
format elektronik atau Arsip hasil alih media.
Pasal 35
Ketentuan pengelolaan Arsip Elektronik sebagaimana dimaksud
dalam pasal 34 diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.
BAB VII
PEMBINAAN KEARSIPAN
Pasal 36
Pembinaan Kearsipan dilakukan agar tata Kearsipan di setiap
Unit Pengolah dapat diselenggarakan sesuai dengan kebijakan
Kearsipan.
BAGIAN ARSIP SETJEN DPR RI 23
