Page 25 - BUKU PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DPR RI

Penyelenggaraan Kearsipan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

a. pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah;
b. pemusnahan Arsip yang telah habis retensinya dan
tidak memiliki nilai guna lagi;
c. penyerahan Arsip bernilai guna kesejarahan kepada
Lembaga Kearsipan.
(3) Kegiatan Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Panitia Penilai
Arsip yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris
Jenderal.
(4) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

BAB V
ARSIP VITAL DAN ARSIP TERJAGA

Bagian Kesatu
Arsip Vital

Pasal 30
(1) Arsip Vital antara lain terdiri dari:
a. kebijakan strategis organisasi selama masih berlaku
seperti:
1. Keputusan dan Peraturan DPR RI; dan
2. Keputusan dan Peraturan Sekretaris Jenderal.
b. memorandum of understanding (MoU) dan perjanjian
kejasama yang strategis baik dalam maupun luar
negeri selama masih berlaku;
c. Arsip aset negara meliputi antara lain sertifikat
tanah, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Rancang
Bangun, Peta Gedung, dan Arsip hak paten;
d. berkas perkara pengadilan;
e. Personal File Anggota DPR RI dan Pegawai Sekretariat
Jenderal DPR RI; dan
f. dokumen pengelolaan keuangan negara.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsip Vital diatur dengan
Peraturan Sekretaris Jenderal.

BAGIAN ARSIP SETJEN DPR RI 21