Page 22 - BUKU PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DPR RI

Penyelenggaraan Kearsipan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

a. publik yang mempunyai hak untuk mengakses
seluruh Arsip dengan kategori biasa/terbuka;
b. pengawas eksternal yang mempunyai hak untuk
mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam
rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan; dan
c. aparat penegak hukum yang mempunyai hak untuk
mengakses Arsip pada Pencipta Arsip yang terkait
dengan perkara atau proses hukum yang sedang
ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi
penegakan hukum.

Pasal 23
Penggunaan Arsip dapat ditutup aksesnya apabila:
a. menghambat proses penegakan hukum;
b. mengganggu kepentingan perlindungan hak
atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari
persaingan usaha tidak sehat;
c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang
masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya;
e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
f. merugikan kepentingan politik luar negeri;
g. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi
dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
kecuali kepada yang berhak secara hukum;
h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan/atau
i. mengungkapkan memorandum atau surat-surat
yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Arsip

Pasal 24
(1) Pemeliharaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 BAGIAN ARSIP SETJEN DPR RI