Page 19 - BUKU PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DPR RI

Penyelenggaraan Kearsipan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi keamanan dan
akses Arsip Dinamis diatur dengan Peraturan Sekretaris
Jenderal.

Pasal 19
(1) Pembuatan dan penerimaan Arsip sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) harus dilakukan registrasi terhadap
informasi dan fisik Arsip untuk tindakan pengendalian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Sekretaris Jenderal ini.
(2) Pendistribusian terhadap Naskah dinas dilengkapi dengan
daftar distribusi yang berisi susunan nama jabatan yang
menerima naskah dinas dan digunakan sebagai pedoman
pendistribusian Naskah Dinas.
(3) Unit Pengolah berkewajiban melakukan registrasi
terhadap informasi dan fisik Arsip untuk tindakan
pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Unit Pengolah bertanggung jawab atas autentisitas
Arsip yang tercipta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan..

Bagian Ketiga
Penggunaan Arsip

Pasal 20
(1) Penggunaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.
(2) Penggunaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:

a. layanan penggunaan Arsip menjamin tersedianya
Arsip yang benar, untuk orang yang berhak, pada
waktu yang tepat dengan biaya yang seefisien
mungkin;

BAGIAN ARSIP SETJEN DPR RI 15