Page 21 - BUKU PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DPR RI

Penyelenggaraan Kearsipan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi,
pimpinan tingkat tinggi, pimpinan level menengah,
dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali
telah mendapatkan izin;
c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk
mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam
rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Pemberian Arsip untuk penentu kebijakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. pimpinan tingkat tertinggi, yaitu pimpinan DPR RI
mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh
Arsip yang berada di bawah kewenangannya; dan
b. pimpinan tingkat tinggi (satu tingkat di bawah
pimpinan level tertinggi), yaitu seluruh pejabat
pimpinan tinggi madya yang mempunyai
kewenangan untuk mengakses Arsip di bawah
kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses
untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level
tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit
kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan
c. pimpinan tingkat menengah (satu tingkat di bawah
pimpinan level tinggi), yaitu pejabat pimpinan tinggi
pratama dan pejabat administrator yang mempunyai
kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di
bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak
akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan
level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu
level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan
izin.

Pasal 22
Penggunaan Arsip bagi kepentingan eksternal diberikan
kepada:

BAGIAN ARSIP SETJEN DPR RI 17