Page 20 - BUKU PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DPR RI

Penyelenggaraan Kearsipan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

b. Arsip hanya digunakan oleh pejabat dan pegawai
untuk kepentingan dinas, sesuai dengan jenjang
kewenangannya;
c. penggunaan Arsip oleh pejabat atau pegawai dari
unit lain dapat dilakukan setelah memperoleh izin
dari pejabat pencipta atau pimpinan Unit Kearsipan;
dan
d. tidak dibenarkan untuk menambah dan/atau
mengurangi apapun dari berkas.
(3) Penggunaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diperuntukkan bagi kepentingan internal dan
eksternal DPR RI.
(4) Penggunaan Arsip bagi kepentingan eksternal DPR RI
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperoleh
persetujuan pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5) Penggunaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi pelayanan pembuatan salinan/ fotokopi dan/
atau peminjaman Arsip asli oleh Unit Pengolah.
(6) Penggunaan Arsip oleh pengguna yang berhak harus
dicatat melalui lembar peminjaman Arsip.
(7) Untuk menjaga keutuhan fisik dan kemudahan akses
informasi Arsip, dilakukan alih media Arsip.

Pasal 21
(1) Penggunaan Arsip bagi kepentingan internal diberikan
kepada:
a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan
untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di
bawah kewenangannya;
b. pelaksana kebijakan, yaitu Pejabat Pengawas,
Arsiparis, dan pegawai yang mempunyai kewenangan
untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di
bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi
biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk Arsip
dengan tingkat klasifikasi rahasia, dan terbatas,

16 BAGIAN ARSIP SETJEN DPR RI