Page 16 - BUKU PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DPR RI

Penyelenggaraan Kearsipan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

(2) Pengadministrasi umum di bidang Kearsipan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi
dengan pendampingan dari Arsiparis.
(3) Pengadministrasi umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertanggungjawab atas tugas dan fungsinya pada
Kepala Unit Pengolah.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 12
(1) Sekretariat Jenderal DPR RI memfasilitasi ketersediaan
sarana dan prasarana yang memiliki standar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit meliputi ruangan dan peralatan..
(3) Standar sarana dan prasarana yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tata ruangan gedung;
b. ruangan penyimpanan Arsip; dan
c. spesifikasi peralatan pengelolaan Arsip.
(4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kelima
Pendanaan

Pasal 13
(1) Sekretariat Jenderal DPR RI mengalokasikan pendanaan
dalam rangka Penyelenggaraan Kearsipan yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
antara lain untuk:
a. perumusan dan penetapan kebijakan;

12 BAGIAN ARSIP SETJEN DPR RI