Page 18 - BUKU PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DPR RI

Penyelenggaraan Kearsipan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

b. klasifikasi Arsip; dan
c. klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis.

Pasal 16
(1) Tata naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (2) huruf a merupakan pedoman bagi setiap unit
kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam
rangka pembuatan dan pengelolaan naskah dinas.
(2) Tata naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 17
(1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2) huruf b berfungsi sebagai:
a. pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil
pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI menjadi
beberapa kategori unit informasi Kearsipan.
b. acuan bagi Unit Pengolah di lingkungan Sekretariat
Jenderal DPR RI dalam rangka pengelolaan Arsip
Dinamis.
(2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan kode Arsip dalam bentuk gabungan huruf
dan angka.
(3) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi tanda pengenal urusan sesuai tugas dan fungsi
Unit Pengolah serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan
dan penataan Arsip.
(4) Klasifikasi Arsip ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris
Jenderal.

Pasal 18
(1) Penentuan klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c
didasarkan pada tingkat keseriusan dampak dari informasi
yang dipergunakan pihak yang tidak berhak.
(2) Klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis
diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkat yaitu biasa,
terbatas, dan rahasia

14 BAGIAN ARSIP SETJEN DPR RI