Page 10 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

membayar kepada Belanda sebesar 4.300.000.000. gulden atau sekitar
1.130.000.000. dollar Amerika, melainkan pihak Belanda yang harus
membayar utang kepada RIS sebesar 540 juta gulden. Seperti telah
1
diuraikan pada Jilid ke-1, sanggahan Sumitro ini membuat terperangah
delegasi Belanda, sekaligus membuat perundingan berkali-kali
deadlock. Pihak Belanda mengatakan bahwa akan memperoleh
kedaulatan sebagai negara merdeka jika mau menerima tanggungjawab
utang-utang Belanda, termasuk utang yang dipakai Belanda untuk
membiayai angkatan perangnya memerangi pihak Republik Indonesia
selama hampir lima tahun.
Meskipun kondisi itu tidak adil bagi pihak Indonesia, namun
hal tersebut dianggap kecil oleh pihak Indonesia, yang perhatiannya
lebih terfokus pada masalah pengakuan kedaulatan. Pihak Indonesia
akhirnya menyetujui kehendak delegasi Belanda, dalam arti bersedia
membayar utang kepada Belanda sebesar 1.130.000.000. dollar Amerika
Serikat. Masalah yang dianggap kecil itu pun kemudian hilang dari
perhatian masyarakat setelah hasil kesepakatan KMB diratifikasi oleh
masing-masing DPR atau Parlemennya. Di Indonesia hasil KMB itu
diratifikasi oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Dalam sidang
ke-6 KNIP (sidang diselenggarakan di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta
sejak 6 sampai dengan 15 Desember 1949), yang merupakan sidang
terakhir lembaga tersebut, disepakati menerima hasil-hasil KMB
dengan 226 suara setuju dan 62 tidak setuju dan 31 blanko. 2
Berdasarkan hasil KMB, negara RIS berbentuk federasi yang
terdiri dari 16 negara bagian. Keenam belas negara bagian itu
mempunyai luas dan jumlah penduduk yang berbeda-beda. Dari
keenam belas negara bagian itu, yang terpenting adalah Republik

Politik Etis pada Indonesia yang mempunyai wilayah terluas dan penduduk terbanyak.
hakikatnya telah Berikutnya adalah Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan,
Negara Pasundan, dan Negara Indonesia Timur.
3
mendorong Sebagai catatan persetujuan KNIP ini diberikan dalam bentuk
terciptanya sebuah maklumat dan 2 buah undang-undang. Kedua undang-undang

kehidupan baru ini mempunyai sifat unik jika dilihat dari proses lahirnya karena
di negeri jajahan undang-undang ini merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah
dengan KNIP. Padahal produk undang-undang sebelumnya semuanya
yang disebut
Hindia-Belanda. 1 George Mc Turnan Kahin, 1971. Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca and London:
Cornell University Press, hal. 441.
2 Sekretariat DPR-GR, 1970. Seprempat Abad Dewan Perwakilan RakjatRepublik Indonesia. Jakarta:
Sekretariat DPR-GR, hal. 83.
3 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nogroho Notosusanto, (ed.) Sejarah Nasional Indonesia:
Zaman Jepang dan Zaman Republik. Jakarta: Balai Pustaka, hl. 301.

dpr.go.id 2

02 B BUKU 100 DPR BAB 1 CETAK.indd 2 11/17/19 6:55 AM