Page 11 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 11
PEND AHUL U AN
merupakan hasil kerjasama Pemerintah dengan Badan Pekerja KNIP.
Selain itu KNIP juga membuat beberapa keputusan antara lain:
1. Menentukan 3 calon anggota senat RIS.
2. Menentukan cara penunjukkan 50 anggota DPR RIS, utusan-
utusan dari Republik Indonesia Yogya.
3. Memilih Prawoto Mangunsasmito sebagai wakil ketua KNIP
Sistem federal yang diyakini oleh sebagian politis Indonesia
seperi Mohammad Hatta, akan dapat menjadi salah satu solusi yang
dapat mengatasi perbedaan pandangan dalam mengelola negara
dan bangsa. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa ia
setuju dengan konsep Republik Indonesia Serikat (RIS). Meskipun
demikian tidak berarti dia menjadi lengah. Sebagai contoh, sewaktu
delegasi Belanda dalam perundingan KMB menyodorkan usulan agar
penyerahan kedaulatan kepada RIS diselenggarakan pada tanggal
25 Desember 1949, Hatta langsung menolaknya. Sebab tanggal
25 Desember adalah hari Natal. Jika penyerahan kedaulatan itu
diselenggarakan bertepatan dengan hari Natal, bias saja pihak Belanda
Dengan berakhirnya mengartikan penyerahan itu sebagai hadiah natal dari pihak Belanda
Perang Napoleon kepada bangsa Indonesia.
yang ditandai oleh Berdasarkan konstitusi “Sementara” RIS, kedaulatan dilaksanakan
diselenggarakannya oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Kongres Wina 1816, (DPR) dan Senat yang sekaligus merupakan Parlemen RIS. Jumlah
anggota DPR RIS adalah 150 orang yang terdiri dari 50 orang mewakili
wilayah jajahan resmi wilayah RI dan 100 orang lainnya mewakili daerah federasi lainnya.
dikembalikan kepada Setelah RIS terbentuk, ternyata permasalahan politik, baik di
Belanda. dalam intern masing-masing negara bagian atau federal, maupun
terkait dengan luar negeri, ternyata berada di luar perhitungan. Di
beberapa negara bagian, muncul permintaan dari DPRD masing-
masing yang meminta agar negara federal dibubarkan. Misalnya, pada
awal Maret 1950 DPR Kabupaten Sukabumi mengajukan permohonan
keluar dari Negara Pasundan dan dimasukkan kembali menjadi bagian
dari negara Republik Indonesia – Yogya. Permohonan yang senada
juga muncul dari Kabupaten Sumatera Selatan. Kemudian beberapa
negara bagian lainnya menyusul dengan tuntutan yang tidak jauh
berbeda pula. Apalagi dalam kondisi politik seperti itu, terjadi aksi
APRA – Westerling di Bandung, disusul kemudian oleh peristiwa Andi
Azis di Makasar, Sulawesi Selatan, dan terakhir gerakan separatis RMA
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 3
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 1 CETAK.indd 3 11/17/19 6:55 AM
