Page 15 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PEND AHUL U AN

Jawa. Ali Sastroamidjojo terpaksa mengembalikan mandatnya, padahal
Kabinet ini sudah mempersiapkan Pemilu untuk legislatif.
Setelah Pemilu yang dicita-citakan berhasil diselenggarakan pada
tahun 1955 dan menghasilkan anggota-anggota DPR dan Konstituante
pilihan rakyat. Kabinet yang berkuasa pun secara tidak langsung
merupakan pilihan dari mayoritas rakyat, karena yang menjadi formatur
kabinet adalah para politisi dari partai politik yang memenangkan
Pemilu tersebut, yaitu PNI, yang membuat Ali Sastroamidjojo untuk
kedua kalinya menjadi Perdana Menteri. DPR hasil Pemilu juga
berusaha mendukung sekuat tenaga program Pemerintah dalam
usaha membebaskan Irian Barat, sekaligus menyetujui pula rancangan
Undang-undang tentang pembentukan provinsi Iraian Barat. Rancangan
undang-undang tentang pembentukan provisi Irian Barat itu kemudian
disyahkan oleh Presiden dalam bentuk Undang-undang No. 15 Tahun
1956.
Usaha lain yang dilakukan oleh DPR dalam rangka pembebasan
Irian Barat adalah dengan mengadakan resolusi pada 23 Oktober 1958
yang isinya sebagai berikut:

1. menyokong usaha pemerintah memperjuangkan pembe-
etelah Pemilu yang basan Irian Barat melalui PBB

dicita-citakan berhasil 2. menyatakan penghargaan dan terimakasih atas usaha 15 neg-
diselenggarakan ara yang mengusulkan masalah Irian Barat menjadi acara si-

pada tahun 1955 dang umum PBB
dan menghasilkan 3. Kepada DPR semua negara dinyatakan harapan agar mende-
sak pemerintahannya masing-masing untuk menyokong tun-
anggota-anggota tutan Indonesia atas Irian Barat.
DPR dan Konstituante 4. Kepada Sidang Umum PBB, disampaikan harapan dicapainya

pilihan rakyat. suatu keputusan yang menuju kea rah penyelesaian masalah
Irian Barat secara damai.

Meskipun demikian Kabinet Ali Sastroamidjojo merupakan
Kabinet hasil Pemilu yang nota bene merupakan “pilihan rakyat” pula,
namun tidak berarti ia kebal politik. Kenyataannya beberapa daerah
secara terang-terang melakukan menentang Kabinet ini, antara
lain dengan membentuk Dewan-dewan, seperti Dewan Banteng,
Dewan Manguni. dan Dewan Gajah. Mereka menuntut agar Kabinet
dibubarkan karena hanya memperhatikan pulau Jawa saja yang kurang
memperhatikan pembangunan di daerah. Selain itu juga daerah-daerah

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 7
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 1 CETAK.indd 7 11/17/19 6:55 AM