Page 18 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

negara kepulauan. Hal ini sangat menyulitkan bagi Indonesia untuk
mengontrol dan mengamankan wilayahnya. Atas dasar kenyataan
itu maka Djuanda merumuskan 3 pokok tentang wilayah perairan
Indonesia yaitu
1. Darat dan laut Indonesia adalah satu kesatuan wilayah
yang bulat, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Laut dan selat yang terdapat di antara pulau-pulau menjadi
pemersatu karena menghubungkan pulau yang satu dengan
yang lainnya.
2. Perantara garis pangkal untuk menentukan wilayah laut,
dengan cara menarik garis lurus yang menghubungkan
titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar hingga 200 titik
pangkal yang dihubungkan oleh 196 garis pangkal lurus.
Semua perairan yang berada di dalam garis pangkal lurus
merupakan perairan nusantara yang memiliki kedaulatan
hukum.
3. Batas-batas wilayah Indonesia diukur sejauh 12 mil dari garis
pangkal lurus.
Rumusan Deklarasi Juanda yang kemudian terkenal dengan
sebutan “Deklarasi Djuanda” akhirnya mendapat pengakuan dunia
internasional pada konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika,
Amerika Tengah. Dalam konvensi itu, keberadaan wilayah perairan
Indonesia meliputi:

a. Laut Wilayah
Laut Wilayah atau biasa disebut laut teritorial, ditetapkan
sejauh 12 mil yang diukur dari garis pangkal lurus.
Rumusan Deklarasi Wilayah laut meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya,
maupun ruang di atas laut, serta seluruh kekayaan yang di
Juanda yang
kandungnya.
kemudian terkenal b. Batas Landas Kontinental
dengan sebutan Landas kontinental dapat diartikan sebagai lanjutan daratan

“Deklarasi Djuanda” suatu benua yang terendam hingga kedalaman 200 meter
di bawah permukaan laut. Sumber-sumber daya alam yang
akhirnya mendapat
berada di landas kontinen adalah milik pemerintah Republik
pengakuan dunia Indonesia.
internasional c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Zona Ekonomi Eksklusif ditetapkan pada 21 Maret 1980, yang
isinya adalah sebagai berikut.

dpr.go.id 10

02 B BUKU 100 DPR BAB 1 CETAK.indd 10 11/17/19 6:55 AM