Page 19 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 19
PEND AHUL U AN
1. Jalur laut wilayah Indonesia selebar 200 mil, yang diukur
dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
2. Pemerintah Indonesia berhak melakukan eksplorasi dan
eksploitasi sumber daya hayati dan sumber daya alam non
hayati, yang berada di dasar laut dan tanah di bawahnya,
serta memanfaatkan air lautnya.
3. Pemerintah memiliki kebebasan melakukan pelayaran
dan penerbangan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum
laut internasional.
Meskipun pada masa Kabinet Djuanda berhasil menerbitkan
suatu kebijakan politik yang memperkuat posisi territorial Republik
Indonesia, namun tidak berarti pemerintahannya cukup kuat pula
memuaskan para politisi dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Berbagai masalah politik yang belum terselesaikan pada masa
kabinet pendahulunya, seperti masalah Permesta-PRRI masih belum
teselesaikan pula, sehingga isu-isu dari daerah yang menginginkan
agar Republik Indonesia dipimpin kembali oleh duet Soekarno-Hatta
seperti dimasa “Perang Kemerdekaan” kembali mencuat.
Amanat Presiden itu Pada 2 Maret 1959, Pemerintah telah menyampaikan kepada DPR
kemudian mendapat telah menerbitkan suatu keputusan tenang pelaksanaan Demokrasi
tanggapan dan Terpimpin dalam rangka kembali Undang-undang Dasar 1945, telah
diperdebatkan pada diputuskan dalam sidang Kabinet pada 19 Februari 1959. Lalu DPR
pemandangan umum menyampaikannya kepada Konstituante. Kemudian pada 22 April 1959
Presiden menyamaikan amanatnya kepada Konstituante, yang memuat
sidang Konstituante... anjuran Kepala Negara dan Kepala Pemerintah agar kembali kepada
Undang-undang Dasar 1945.
Amanat Presiden itu kemudian mendapat tanggapan dan
diperdebatkan pada pemandangan umum sidang Konstituante yang
diselenggarakan pada 29 April sampai 13 Mei 1959. Perdebatan yang
terjadi dalam sidang-sidang Konstutuante itu banyak yang menafsirkan
sebagai perpecahan yang mengarah kepada perpecahan nasional.
Apalagi tanda-tanda akan terbitnya Unang-undang Dasar baru yang
juga kelihatan.
Sementara itu Pemerintah masih mempunyai pekerjaan
rumah yang belum terselesaikan, misalnya kasus Darul Islam dan
sisa-sia RMS di pulau Seram dan pemerintah RMS di negeri Belanda
(dalam pengasingan). Selain itu masih terdapat sisa-sisa Permesta
dan PRRI yang juga harus segera diselesaikan sebelum Pemerintah
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 11
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 1 CETAK.indd 11 11/17/19 6:55 AM
