Page 24 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 24
DPR RIS D ALAM UPAYA
MEMB ANGUN NEGAR A FEDER AL
seperti yang diminta oleh DK PBB. Topik utama yang akan dibahas
dalam konferensi itu adalah “penyerahan” kedaulatan kepada Republik
Indonesia Serikat (RIS) serta pembentukan Uni Indonesia Belanda.
Dalam rangka penyelenggaaan KMB itu, Belanda mengutus Dr. Koets
ke Bangka untuk menemui Presiden Soekarno di tempat penahanannya
di pulau Bangka. Dalam pertemuannya dengan Presiden Soekarno,
Dr. Koets menyampaikan undangan pemerintah Belanda terhadap
Soekarno untuk menghadiri KMB di Den Haag, antara lain:
1. Pemerintah Belanda akan menyelenggarakan KMB di Den
Haag untuk membahas “penyerahan” kedaulatan yang
dipercepat
2. Penarikan pasukan-pasukan Belanda secepat-cepatnya
setelah “penyerahan” kedaulatan
3. Tentang pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta
dinyatakan bahwa hal itu tidak mungkin dilaksanakan.
Rupanya Presiden Soekarno tidak setuju dengan prasyarat
yang disampaikan oleh Koets, terutama butir yang ketiga, tentang
pengembalian pemerintahan RI. Hal itu kemudian disampaikan
oleh Presiden Soekarno kepada pihak BFO dalam satu kesempatan
pembicaraan dengan para utusan BFO. Bagi pihak RI pemulihan
kembali pemerintah RI di Yogyakarta perlu dilaksanakan sebelum
diselenggarakan KMB. Pada 4 Maret 1949 kemudian membalas
undangan Wakil Tinggi Mahkota Belanda yang berisi penolakan untuk
menghadiri KMB kecuali terpenuhinya prasyarat yang diajukan pihak
Rupanya Presiden RI, yaitu:
Soekarno tidak setuju
dengan prasyarat • Pengembalian kekuasaan RI adalah syarat mutlak untuk
yang disampaikan memulai perundingan
oleh Koets, terutama • Kedudukan dan kewajiban Komisi PBB untuk Indonesia
dalam membantu melaksanakan resolusi PBB tidak akan
butir yang ketiga, terganggu.
tentang pengembalian
pemerintahan RI. Sementara dari pihak BFO meyampaikan pernyataan yang berisi
pemberitahuan bahwa BFO tetap pada pendirian semula, yaitu:
19
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 19
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 2 CETAK.indd 19 11/19/19 10:01 AM
