Page 27 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 27
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Pertemuan-pertemuan itulah yang kemudian memberikan harapan
kepada kedua bekah pihak untuk terselenggaranya KMB di Den Haag.
Kesepakatan ini yang kemudian dianggap sebagai hari perundingan
Roem-Roijen mendapat dukungan pula dari Perintahan Darurat
Republik Indonesia (PDRI) secara resmi, walaupun pada dasarnya
PDRI tidak diajak berunding dahulu sebelumnya, walaupun secara de
facto PDRI adalah pemerintahan RI yang syah yang diberi mandat oleh
Perdana Menteri Hatta dan juga dipatuhi oleh Panglima Besar Jenderal
Sudirman sebagai pimpinan tertinggi TNI.
2.1.1. Merancang Konstitusi RIS
Persiapan untuk KMB berbeda dengan persiapan dalam
menghadapi perjanjian Linggarjati yang memfokuskan untuk
menyelesaikan pokok pertikaian politik dengan Belanda. Demikian pula
dengan perjanjian Renville yang fokusnya hanya untuk menghentikan
permusuhan antara kedua belah pihak dengan mencantumkan dasar-
dasar pokok perjanjian Linggarjati, yang artinya masih menyisakan
beberapa permasalahan yang harus diselesaikan melalui perundingan-
perundingan dan persetujuan-persetujuan berikutnya. Sedangkan KMB
harus mengakhiri semua permasalahan yang ada, yaitu pertikaian dan
pertentangan dalam masalah sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan.
Oleh karena itu, melalui KMB Belanda harus mengakui (versi Belanda –
menyerahkan) kedaulatannya atas wilayah Indonesia (Hindia Belanda)
kepada Repbulik Indonesia Serikat. Artinya tidak ada masa peralihan
kedaulatan seperti dalam perjanjian Linggarjati maupun Renville yang
Persiapan untuk nota bene selalu kandas dalam pelaksanaannya. 9
KMB berbeda Oleh karena tujuan konferensi itu adalah untuk mengakhiri
pertikaian dengan semua permasalahannya, maka sebelum KMB
dengan persiapan diselenggarakan, maka organ-organ yang akan menjadi kelengkapan
dalam menghadapi RIS juga dipersiapkan, termasuk menyusun Undang-undang Dasar
perjanjian Linggarjati (Sementara) RIS. karena sebagai suatu negara modern sudah barang
yang memfokuskan tentu harus mempunyai Undang-undang Dasar yang memuat
ketentuan-ketentuan yang menunjukkan bentuk pemerintahan, sistem
untuk menyelesaikan pemerintahan dll.
pokok pertikaian Berdasarkan “konsep” konstitusi ini, RIS akan mempunyai 6
politik dengan organ, yaitu: Presiden, Menteri-menteri, Senat, Badan Perwakilan
Belanda.
9 Kementrian Penerangan Republik Indonesia, 1949. Perdjuangan di Konferensi Medja Bundar
(Penjelesaian Pertikaian Indonesia – Belanda). Kementrian Penerangan Republik Indonesia. hal.
B.
dpr.go.id 22
02 B BUKU 100 DPR BAB 2 CETAK.indd 22 11/19/19 10:01 AM
