Page 31 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

membuat para anggota DPR atau Parlemen, terutama DPR atau
Perlemen “BFO” dan “RI” untuk tidak berlama-lama memikirkan dan
mempertimbangkan hasil kesepakatan KMB tersebut. Pemerintah
RI maupun pemerintahan yang tergabung dalam BFO memaklumi
bahwa kesepakatan KMB akan banyak menuai ketidakpuasan dari
berbagai pihak, terutama partai-partai atau organisasi yang merasa
ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu bagian
dari kesepekatan yang banyak disorot adalah masalah penundaan
penyerahan Irian Barat. Djoni dari PKI misalnya, menyatakan bahwa
sikap delegasi RI yang sangat lemah dan menerima begitu saja
permintaan Belanda agar masalah Irian Barat ditunda sampai tahun
berikutnya, merupakan langkah bunuh diri. Justru karena Irian sering
dijadikan tempat pembuangan kaum pergerakan nasional maka
seharusnya delegasi RI mempertahankannya. Sedangkan Latuharhary
12
menyebut tidak masuknya Irian Barat dalam RIS merupakan “verraadd”
terhadap rakyat Irian yang pada hakikatnya juga turut berjuang mati-
matian untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi sangat jelas yang
diuntungkan oleh KMB itu adalah pihak Belanda yang dapat melakukan
konsolidasi kekuatannya di Irian dan menjalankan rencana yang
menguntungkannya dan merugikan Indonesia. 13
Sebenarnya ketua delegasi BFO, Anak Agung Gde Agung sudah
mengatakan kepada ketua delegasi RI, ketika konferensi itu masih
berlangsung bahwa “New Guinea akan tetap menjadi permaslahan
yang dipertikaikan dan bisa merugikan kerjasama dalam hubungan
UNI Indonesia – Belanda. Sebagai catatan UNI Indonesia Belanda
14
didirikan “untuk mempromosikan kepentingan bersama mereka.”
Karena perselisihan militer, eksekusi kesepakatan tersebut tidak
dilakukan. Setelah Belanda menandatangani gencatan senjata dengan
Republik Indonesia, pengalihan kedaulatan berlangsung pada tanggal
27 Desember 1949, Karena itu delegasi BFO mendesak agar masalah
Irian Barat tidak ditunda-tunda melainkan diselesaikan pada waktu
itu juga, tidak perlu harus menunggu waktu setahun mendatang
15
Sebagai catatan UNI Namum Pemerintah RI menghimbau agar ketidakpuasan itu tidak
Indonesia Belanda dijadikan alasan mutlak untuk menolak kesepakatan KMB. Sebab,

didirikan “untuk bagaimanapun kesepakatan itu merupakan hasil maksimal dari suatu
rangkaian perjuangan yang dapat dijadikan sebagai alat perjuangan di
mempromosikan masa akan datang.
16
kepentingan
ersama mereka. 12 Kedaulatan Rakjat, 8 November 1949.
13 Trompet Masyarakat, 9 November 1949.
14 Tanah Air, 4 November 1949.
15 George Mc T. Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca and London: Cornell
University Press, 1971. ; Kempen, Perdjuangan
16 Keng Po, 21 Nopember 1949.; A.H. Nasution, 1983, Memenuhi Panggilan Tugas. Jil. II. Jakarta:
hal. 201.

dpr.go.id 26

02 B BUKU 100 DPR BAB 2 CETAK.indd 26 11/19/19 10:01 AM