Page 32 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

DPR RIS D ALAM UPAYA
MEMB ANGUN NEGAR A FEDER AL

Dalam situasi politik seperti itu masing-masing DPR atau
Parlemen dari pemerintah terkait mulai menyelenggarakan sidang
untuk membicarakan diterima atau tidak hasil kesepakatan KMB itu.
Pengesahan kesepakatan KMB di negara bagian yang tergabung dalam
BFO berjalan relatif lancar. Sampai dengan awal bulan Desember 1949,
semua negara bagian sudah menerima hasil kesepakatan KMB, seperti
DPR Negara Indonesia Timur (NIT), DPR Negara Jawa Timur, dan DPR
Daerah Banjar. Di Negara Sumatera Timur (NST), Radja Kaliamsjah
17
berhasil meyakinkan para anggota DPR NST tentang hasil kesepakatan
KMB. Hasilnya tanpa harus melakukan pemungutan suara para anggota
DPR menerima hasil KMB. Demikian pula di DPR Negara Pasundan,
18
Mr. Djumhana yang juga merupakan salah satu anggota delegasi
BFO ke KMB, menyampaikan hasil kesepakan KMB sebelum proses
pemungutan suara dimulai. Hasilnya 64 anggota dari 66 anggota yang
hadir menyetakan menerima, dan kedua orang sisanya meninggalkan
ruangan. 19

Dalam situasi Sementara KNIP negara Indonesia – Yogya justru baru bersidang
politik seperti itu pada awal bulan Desember, tepatnya pada tanggal 6 sampai 15
Desember 1949. Persidangan diselenggarakan di Siti Hinggil Kraton
masing-masing Yogyakarta. Sidang ini dapat dikatakan sebagai masa persidangan
DPR atau Parlemen terakhir KNIP. Salah satu acaranya adalah membicarakan hasil KMB

dari pemerintah yang telah disepakati oleh kedua delegasi Republik Indonesia, BFO, dan
terkait mulai Kerajaan Belanda. Berbeda dengan di wilayah negara-negara bagian
yang tergabung dalam BFO, proses penerimaan hasil kesepakatan
menyelenggarakan KMB itu berjalan relatif alot. Dari persidangan itu, 226 anggota setuju,
sidang untuk 62 anggota menolak, dan 31 blanko alias walk out (meninggalkan
20
membicarakan sidang). Salah satu partai yang menolak hasil KMB itu adalah Partai
21
diterima atau tidak Sosialis Indonesia (PSI) pimpinan St. Syahrir. Dengan komposisi
itu KNIP menyetujui untuk meratifikasi hasil KMB. Dalam realitanya
hasil kesepakatan persetujuan KNIP terhadap hasil KMB berupa maklumat dan 2 buah
KMB itu. undang-undang. Kedua buah undang-undang itu sifatnya unik karena
dalam proses pembentukannya tidak dilakukan seperti biasanya, yaitu
oleh Pemerintah bersama-sama Badan Pekerja KNIP, melainkan hasil
kerjasama antara Pemerintah dengan KNIP.

17 Warta Indonesia, 2 dan 3 Desember 1949.
18 Warta Indonesia, 2 dan 3 Desember 1949.
19 Sedar. 13 November 1949.
20 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. ed. 2009. Sejarah Nasional
Indonesia : Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia. Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka, hal.
269. Sekretariat DPR-GR, 1970. Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Jakarta: Sekretariat DPR-GR, hal. 83.
21 Deliar Noer, 2012. Mohammad Hatta: Hati Nurani Bangsa. Jakarta: Kompas. hal. 115.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 27
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 2 CETAK.indd 27 11/19/19 10:01 AM