Page 37 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

untuk memenuhi persayaratan bagi terbentuknya negera federal,
RIS. Para penyusun Konstitusi RIS yang merupakan utusan dari RI
dan BFO menilai dirinya belum representatif untuk menetapkan
sebuah Undang-undang Dasar. Rumusan konstitusi kemudian di
bawa ke Den Haag dan sempat dipaparkan pada 29 Oktober 1949
di “Kurhaus” Scheveningen. Pada waktu itu hanya delegasi NST saja
yang belum memarapnya sebagai bentuk protes terhadap status
Asahan Selatan dan Labuhanbatu yang belum jelas. Namun akhirnya
mereka memarapnya juga. Oleh karena faktor “perasaan tidak
36
refresentatif” itulah para penyusun mencantumkan dalam fasal 186
kalimat “Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah selekas-
lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat”. Dengan
adanya fasal tersebut diharapkan di masa datang akan dibentuk sebuah
badan Konstituante yang representatif yang berkerja sama dengan
Pemerintah untuk menyusun dan menetapkan Undang-undang Dasar
yang baru sebagai Undang-undang Dasar yang tetap.
Konstitusi RIS atau Undang-undang Sementara RIS terdiri dari
197 fasal yang didahului oleh “Mukaddimah, yang berbunyi sebagai
berikut:
“Kami bangsa Indonesia, semenjak berupuluh-
puluh tahun lamanya bersatu-padu dalam
perjuangan kemerdekaan dengan senantiasa
berhati teguh berniat menduduki hak hidup
sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulta; kini
dengan berkat rahmat Tuhan telah sampai pada
tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur,
maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami
itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk
Para penyusun republik-federal, bersandarkan pengakuan ke-
Konstitusi RIS yang Tuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan,

merupakan utusan kerkayatan, kebangsaan dan keadilan sosial
untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan,
dari RI dan BFO perdamaian, kemerdekaan dalam masyarakat dan

menilai dirinya belum negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat
representatif untuk dan sempurna.”

menetapkan sebuah Dari mukaddimah Konstitusi RIS ini terlihat cukup jelas bahwa
Undang-undang negara hukum yang berbentuk republik-federal itu tetap berpedoman

Dasar.
36 Djawatan Penerangan Pemerintah Djakarta, Kata Sepakat: Ichtisar Persetudjuan Konperensi
Medja Bundar di Den Haag, 23 Agustus – 2 Nopember 1949. Djakarta: Djawatan Penerangan
Pemerintah Djakarta, 1949, hal. 8.

dpr.go.id 32

02 B BUKU 100 DPR BAB 2 CETAK.indd 32 11/19/19 10:01 AM