Page 41 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 41

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN



                                                   2.2.2. Keanggotaan DPR dan Senat
                                                         Keanggotaan DPR-RIS berbeda dibandingkan dengan KNIP atau
                                                   Badan Pekerja KNIP. Syarat-syarat untuk menjadi anggota DPR dan
                                                   Senat tertera pada Bagian III Konstitusi RIS. Pada bagian tersebut
                                                   disebutkan bahwa untuk menjadi anggota DPR minimal telah berusia
                                                   25 tahun dan tidak dalam status sebagai orang yang karena sesuatu
                                                   hal telah kehilangan hak pilih atau hak dipilihnya. Syarat ini berluku
                                                   juga untuk keanggotaan Senat. Namun sedikit dalam hal usia. Menurut
                                                   ketentuan Konstitusi RIS pasal 101 dan pasal 82, untuk menjadi anggota
                                                   Senat harus telah berusia minimal 30 tahun.
                                                         Baik anggota DPR maupun Senat, sebelum memangku jabatannya
                                                   harus mengangkat sumpah dulu dihadapan Presiden atau dihadapan
                                                   Ketua DPR/Senat yang dikuasakan oleh Presiden untuk kepentingan
                                                   itu. Adapun rumusan dari sumpah atau janji para anggota itu ditetapkan
                                                   dalam Konstitusi RIS pasal 83 dan 104. Para anggota DPR dan Senat
                                                   diperbolehkan meletakkan jabatan dengan cara memberitahukan
                                                   secara tertulis, lengkap dengan alasan-alasannya kepada Ketua Dewan
                                                   terkait (pasal 108 jo 84).
                                                         Ketua dan wakil ketua DPR dipilih oleh para anggota DPR yang
                                                   hasilnya kemudian disahkan oleh Presiden. Selama belum ada anggota
                                                   terpilih atau belum disahkan ketua terpilih, maka rapat atau sidang
                                                   lembaga ini akan dipimpin oleh anggota tertua usianya (pasal 103).
                                                         Jika ketua DPR dipilih oleh para anggota majelis, maka Jabatan
                                                   Ketua Senat yang dipilih atau diangkat oleh Presiden berdasarkan
                                                   saran dan anjuran yang dimajukan oleh paling sedikitnya dua orang,
                                                   baik berasal dari anggota ataupun bukan anggota Senat. Berbeda
                                                   pula dengan ketua DPR, ketua Senat bukan anggota Senat dan
                                                   hanya mempunyai suara penasihat. Apabila salah seorang anggoa
                                                   telah diangkat menjadi Ketua, maka Pemerintah Negara bagian yang
                                                   terkait dengan anggota Senat itu harus menunjuk orang lain sebagai
                                                   penggantinya. Wakil Ketua Senat ditunjuk oleh sesama anggota  dan
                          Keanggotaan              tetap mempunyai status keanggotaan dan hak suara (pasal 85). 41

                     DPR-RIS berbeda                     Berdasarkan  ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di
                          dibandingkan             atas, komposisi anggota DPR- RIS adalah sebagai berikut:
                                                      1.  Republik Indonesia – Yogya 49 anggota
                    dengan KNIP atau                  2.  Negara Indonesia Timur 17 anggota
                 Badan Pekerja KNIP.                  3.  Negara Jawa Timur 15 orang


                                                   41  I b i d. hl. 95.





                                       dpr.go.id   36





         02 B BUKU 100 DPR BAB 2 CETAK.indd   36                                                                   11/19/19   10:01 AM
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46