Page 39 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 39
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
terbuka. Jika sebelum adanya kesepakatan KMB, Indonesia mengalami
kesulitan dalam melakukan hubungan dengan negara-negara lain,
karena selalu dirintangi oleh Belanda dan para pendukungnya, maka
pasca diratifikasi kesepakatan KMB, sebagian besar rintangan itu
hilang. Indonesia menjadi mudah melakukan hubungan dengan negara
lain, dan mudah pula untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-
bangsa (PBB). Indonesia menjadi anggota ke-60 lembaga dunia itu
sejak 28 September 1950. 38
Masalah urusan luar negeri disebutkan dalam Undang-undang
Dasar 1945, Konstitusi RIS dan penggantinya kemudian, merupakan
bagian dari pelaksanaan kedaulatan negara keluar, yang terdiri dari:
• Urusan pembuatan perjanjian-perjanjian (dan pesekutuan-
prsekuatuan) dengan negara-negara lain/asing (jus foederum
et tractatuum).
• Urusan Perwakilan Negara, aktif dan pasif, yaitu
menempatkan wakil-wakil atau duta-duta di negara-negara
asing dan sebaliknya menerima wakil-wakil atau duta-duta
dari negara-negara asing (jus legationnum).
• Menyatakan perang dan damai dengan negara-negara asing
(jus belli ac pacis). 39
Dari ketiga urusan Dari ketiga urusan luar negeri itu, menurut Undang-undang
luar negeri itu, Dasar negara, Presiden selaku kepada pemerintahan dapat
menurut Undang- menggunakan ketiga haknya itu setelah mendapat persetujuan
undang Dasar negara, terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam UUD 1945
Presiden selaku misalnya hal ini cukup jelas bahwa Presiden dengan persetujuan DPR
menyatakan perang, membuat perdamaian, dan membuat perjanjian-
kepada pemerintahan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Jika tidak
dapat menggunakan mendapat persetuuan dari lembaga wakil rakyat itu maka semua
ketiga haknya itu haknya itu menjadi batal demi hukum.
setelah mendapat
persetujuan terlebih
dahulu dari Dewan
Perwakilan Rakyat
(DPR).
38 Sunario, Mr. Politik Luar Negeri Indonesia Jang Bebas. Djakarta: NV Pustaka, Tanpa Tahun, hal.
3.
39 I b i d. hal. 6-7.
dpr.go.id 34
02 B BUKU 100 DPR BAB 2 CETAK.indd 34 11/19/19 10:01 AM
