Page 34 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 34
DPR RIS D ALAM UPAYA
MEMB ANGUN NEGAR A FEDER AL
Komisi Administrasi, dan 4). Komisi Militer. Tugas utama PPN adalah:
24
1.) memilih Presiden RIS, 2.) mengkordinir keamanan seluruh wilayah
Indonesia, dan 3). Menyelesaikan pengoperan pemerintahan. 25
Pada 25 November 1949 PPN mulai mengadakan sidang paripurna,
sekaligus menjadi sidang pertamanya. Dalam sidang itu Ketua Komisi
Prosedur yang diketuai oleh Prof. Dr. Supomo menyampaikan bahan-
bahan tentang prosedur pemilihan Presiden RIS, tentang prosedur
penandatanganan Konstitusi RIS, dan prosedur tentang acara serah
terima kedaulatan di Negeri Belanda nanti. 26
Kemudian pada sidang tanggal 6 Desember 1949, Komisi
Prosedur menetapkan bahwa proses pemilihan Presiden RIS yang
pertama akan diselenggarakan oleh satu badan pemilih yang akan
segera dibentuk. Anggota badan tersebut terdiri dari wakil dari RI dan
negara-negara bagian lainnya yang sebelumnya bergabung dalam BFO.
Tiap negara bagian akan diwakili oleh satu orang, sehingga semuanya
akan berjumlah 16 orang. Badan Pemilih itu kemudian diberi nama Para
Kemudian pada Kuasa Daerah Bagian. Komisi Prosedur juga menetapkan wakil-wakil
27
sidang tanggal 6 negara bagian yang ditetapkan akan menandatangani Konstitusi RIS.
Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi
Desember 1949, Prosedur, penandatanganan Konstitusi RIS dilakukan pada 14 Desember
Komisi Prosedur 1949. Sedangkan proses pemilihan Presiden RIS diselenggarakan pada
menetapkan bahwa 16 Desember 1949 dengan calon tunggal yaitu Ir. Soekarno yang
proses pemilihan sebelumnya merupakan Presiden RI – Yogya. Karena itu penunjukan
harus mendapat persetujuan dari pihak RI. Badan Pekerja (BP) KNIP
Presiden RIS yang dalam sidangnya menyatakan persetujuannya sehingga Ir. Soekarno
pertama akan diterima sepenuhnya menjadi Presiden RIS. Pada hari berikutnya,
diselenggarakan oleh tanggal 17 Desember 1949, di Siti Hinggil Kraton Yogyakarta, Ir.
28
satu badan pemilih Soekarno disumpah sebagai Presiden RIS.
Sesuai dengan pasal 74 ayat 1 Konstitusi RIS, Presiden Soekarno
yang akan segera bersama para penguasa negara bagian berkewajiban untuk menunjuk
dibentuk. 3 orang pembentuk Kabinet yang akan diselenggarakan pada 18
Desember 1949. Proses pembentukan cabinet rupanya tidak selencar
memilih presiden karena banyak anggota sidang yang menginginkan
lebih dari 3 prang pembentuk kabinet. Namun setelah berembuk,
29
muncul kata sepakat dalam persidangan itu, agar Presiden RIS
24 Indonesia Timur, 7 Januari 1950.
25 I b i d.
26 Sedar, 24 November 1949.
27 Nama-nama anggota wakil negara bagian yang menandatangani Konstitusi RI secara lengkap
lihat Arsip KMB No. A/4/1949, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
28 Sedar, 19 Desember 1949.
29 Keng Po, 19 November 1949.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 29
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 2 CETAK.indd 29 11/19/19 10:01 AM
