Page 33 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 33

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN



                                                         Ada pun isi maklumat Presiden Republik Indonesia dan KNIP
                                                   tanggal 14 Desember 1949 berbunyi sebagai berikut:


                                                      1.  Hanyalah  negara  Republik Indonesia  Serikat  yang  diakui
                                                         merdeka berdaulat sepenuh-penuhnya atas seluruh daerah.
                                                      2.  Bahwa segala alat perlengkapan RI  yang diperlukan untuk
                                                         menegakkan dan menyempurnakan Republik Indonesia Serikat
                                                         yang merdeka dan berdaulat, disumbangkan kepada Republik
                                                         Indonesia Serikat.


                                                         Adapun kedua buah undang-undang diumumkan pada tanggal
                                                   yang sama sebagai Undang-undang No. 10 dan 11/1949 masing-masing
                                                   mengesahkan:


                                                      1.  Induk Persetujuan Bersama-sama rancangan persetujuan
                                                         dan segala pertukaran surat-menyurat mengenai penyerahan
                                                         kedaulatan oleh kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia
                                                         Serikat.
                                                      2.  Konstitusi Republik Indonesia Serikat.


                                                         Selain menyetujui hasil KMB, KNIP mengambil pula beberapa
                                                   keputusan lainnya, antara lain: a). menentukan 3 calon anggota Senat
                                                   RIS, b). menentukan cara penunjukkan 50 anggota DRP-RIS yang
                                                   merupakan utusan dari Republik Indonesia -Yogya, dan c). memilih
                                                   Prawoto Mangunsasmito sebagai Wakil Ketua KNIP.
                                                                                                   22
                           Sejak proses                  Sejak proses meratifikasi hasil KMB itu berjalan, pada bulan
               meratifikasi hasil KMB              November  dibentuk  pula  Panitia  Persiapan  Nasional  (PPN)  yang
                     itu berjalan, pada            berfungsi untuk melakukan pemilihan Presiden RIS, menunjuk

                     bulan November                formatur Kabinet yang akan menerima, yang nantinya akan menerima
                dibentuk pula Panitia              penyerahan kedaulatan dari Belanda. Terpilih sebagai ketua PPN
                                                   adalah Mr. Muhammad Roem dari Republik Indonesia dengan Ida
                   Persiapan Nasional              Anak Agung Gde Agung dari NIT sebagai wakilnya. Jumlah anggota
                (PPN) yang berfungsi               PPN adalah 31 orang yang terdiri dari 15 orang wakil RI dan 16 dari

                     untuk melakukan               BFO. Sebagaian besar anggota PPN merupakan mantan anggota
                                                                          23
                              pemilihan            delegasi RI-BFO ke KMB.  Dalam rangka melaksanakan tugasnya, PPN
                                                   membentuk 4 komisi, yaitu: 10. Komisi Pusat, 2). Komisi Prosedur, 3).
                           Presiden RIS

                                                   22  Sekretariat DPR-GR, I b i d. hal. 84.
                                                   23  Keng Po, 22 November 1949. Untuk mengetahui nama-nama anggota PPN secara lengkap Lihat
                                                      Keng Po tanggal 24 November 1949.




                                       dpr.go.id   28





         02 B BUKU 100 DPR BAB 2 CETAK.indd   28                                                                   11/19/19   10:01 AM
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38