Page 29 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 29
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
hasil pemilihan dan penunjukkan oleh badan-badan perwakilan rakyat
dari daerah-daerah yang bersangkutan. Golongan-golongan kecil
Cina (Tionghoa), Eropa, dan Arab, masing-masing akan diwakili oleh
sekurang-kurangnya 9,6, dan 3 orang anggota. DPR harus memilih
seorang ketua dan satu atau lebih wakil ketua. DPR mempunyai
hak interpelasi (interpellatie – hak untuk meminta keterangan dari
pemerintah), hak bertanya dan hak angket (enquête – hak untuk
memeriksa hal-hal yang menyangkut kepentingan umum).
Dewan Perwakilan Rakyat bertugas membicarakan serta
memberikan keputusan terhadap usul-usul yang disampaikan
pemerintah kepadanya, misalnya mengenai pembentukan atau
perubahan undang-undang negara. t Dan dalam waktu setahun
setelah berlakunya Undang-undang Dasar Sementara RIS di seluruh
wilayah Indonesia, akan diselenggarakan pemilihan secara bebas untuk
menyusun suatu badan perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih
secara umum.
Konsituante yang akan dibentuk nanti sesudah dilangsungkan
pemilihan umum (Pemilu), akan terdiri dari anggota-anggota DPR yang
diperluas, ditambah dengan anggota Senat yang ditunjuk kembali. Hak
dan kewajiban anggota luar biasa dan biasa adalah sama. Kerjasama
yang akan datang antara Konstituante dengan Pemerintah (Presiden
dan Menteri-menteri), akan mendorong Konstituante secepat mungkin
akan menentukan Undang-undang Dasar RIS yang akan menggantikan
UUD Sementara RIS. Undang-undang Dasar baru itulah yang nantinya
Konsituante yang mengikat, apabila rencanya diterima baik oleh Konstituante dengan
akan dibentuk sekurang-kurangnya ¾ dari suara-suara yang hadir dan sesudah
nanti sesudah diperkuat pula oleh Pemerintah. 10
dilangsungkan Dewan Agung Indonesia (DAI), susunan dan kekuasaannya
pemilihan umum diatur oleh Undang-undang Federal. Bila tak ditentukan lain, maka
ketua dan wakil ketuanya diangkat oleh Presiden setelah bermufakat
(Pemilu), akan terdiri dengan Senat.
dari anggota-anggota Dewan Hisab Umum (DHU) adalah organ yang berkewajiban
DPR yang diperluas, memeriksa dan menilik segala keuangan negara. Susunan dan
kekuasaannya ditetapkan oleh Undang-undang federal. Selaras dengan
ditambah dengan pendapat Senat, Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua lembaga
anggota Senat yang ini.
ditunjuk kembali. Sesuai dalam rancangan UUD RIS sementara, maka susunan
tata negara dan pemerintahan dari daerah-daerah/negara bagian
10 I b i d. hal. 11.
dpr.go.id 24
02 B BUKU 100 DPR BAB 2 CETAK.indd 24 11/19/19 10:01 AM
