Page 26 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 26
DPR RIS D ALAM UPAYA
MEMB ANGUN NEGAR A FEDER AL
Kemudian dipancarkan oleh pihak RI melalui pemancar radio
dari pinggiran kota Yogyakarta ke luar negeri, antara lain tertangkap
oleh “Radio Rimba Raya” di Aceh, yang kemudian memancarkannya lagi
ke India. Berita melalui Radio Rimba Raya inilah antara lain yang berhasil
diterima secara jelas di New Delhi. Berita ini kemudian dijadikan bahan
oleh delegasi India untuk meminta agar Dewan Keamanan memasukkan
masalah RI ke dalam anggenda persidangannya. Padahal sebelumnya
pemerintah Belanda sudah berupaya menutup berita tentang Indonesia
dan mengklaim bahwa pemerintahan RI sudah tidak ada, yang ada
hanyalah kaum pengacau keamanan alias kaum ekstrimis. Dengan
situasi politik semacam itu pihak Belanda tidak bisa mengulur-ulur
waktu penyelenggaraan KMB.
Akhirnya pada 14 April 1949, atas inisiatif Komisi PBB untuk
Indonesia diadakan perundingan RI – Belanda. Perundingan tersebut
diselenggarakan di Hotel Des Indes (hotel ini sudah diruntuhkan pada
era Orde Baru dan sebagai gantinya di tempat itu telah berdiri Presiden
Dalam perundingan Hotel), Jakarta, di bawah pimpinan Merle Cohran dari Amerika Serikat.
Delegasi Indonesia dipimin oleh Mr. Mohmammad Roem dan Mr. Ali
itu yang secara tegas Sastroamidjojo sebagai wakilnya. Adapun para anggotanya yakni: dr.
disampaikan oleh Leimena, Ir. Djuanda, Prof. Dr. Supomo, Mr. Latuharhary dan sertai
Merle Cohran bahwa lima orang penasihat.Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr.
inistisiatif perundingan J.H. van Roijen dengan para anggotanya yaitu: Mr. N.S. Blom, Mr. A.
Jacob, Dr. J.J. van der Velde, dan empat orang penasihat.
itu adalah pihak PBB Dalam perundingan itu yang secara tegas disampaikan oleh Merle
sesuai dengan resolusi Cohran bahwa inistisiatif perundingan itu adalah pihak PBB sesuai
DK-PBB tanggal 29 dengan resolusi DK-PBB tanggal 29 Januari 1949. Dalam pidatonya
Januari 1949. ketua delegasi Indonesia mengemukakan pendirian pihak RI bahwa
perundingan KMB baru bisa diselenggarakan dengan syarat pihak
Belanda harus menyetujui terlebih dahulu pengembalian pemerintahan
RI ke Yogyakarta. Sementara itu pihak Belanda mengatakan bahwa
kemungkinan untuk memulihkan kembali pemerintah RI dan
mengembalikan pemerintahannya ke Yogyakarta masih terbuka, tetapi
setelah persyaratan lainnya yang mengikat yang mungkin akan muncul
dalam perundingan, harus ditunda sampai tercapainya persetujuan
tentang perintah penghentian gerilya dan membuat perjanjian
mengenai waktu dan syarat-syarat KMB di Den Haag.
Karena perundingan itu berjalan lambat, maka pihak RI
menempuh cara lain, yaitu mengadakan perundingan informal dan
langsung dengan pihak Belanda dengan disaksikan oleh Merle Cohran.
21
SEJARAH DEW AN PERW AKI LAN RAKY A T 21
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
REPU BLI K I N DON ESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 2 CETAK.indd 21 11/19/19 10:01 AM
