Page 23 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 23
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
menggelar serangkaian sidang dengan satu agenda membahas
peristiwa penyerbuan dan pendudukan itu. Dari pembicaraan pada
sidang-sidang itu akhirnya bermuara pada satu kesepakatan untuk
menerbitkan resolusi. Dengan disponsori oleh Amerika Serikat, pada
24 Januari 1949 DK-PBB menerbitkan resolusi yang isinya:
• Hentikan permusuhan
• Bebaskan Presiden serta pemimpin-pemimpin Republik
Indonesia yang ditangkap pada 19 Desember 1949
• Memerintahkan Komisi Tiga Negara (KTN) agar memberikan
laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak 19
Desember 1948
Terbitnya resolusi DK PBB itu bukan satu yang diharapkan oleh
pihak Belanda sebagai “ganjaran” dari aksi militernya yang dikatannya
sebagai “aksi polisionil”. Apalagi yang menjadi sponsor resolusi itu
justru Amerika Serikat, negara andalannya yang sejak akhir Perang
Dunia II menjadi pemberi dana bantuan utama (dalam skala Marshall
Plan) bagi semua operasi militernya di wilayah Republik Indonesia
yang diklaimnya sebagai Hindia Belanda. Dengan adanya desakan
itu, Perdana Menteri Drees berupaya melakukan pendekatan politis
terhadap pihak RI maupun Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO).
Drees telah mengundang Prof Dr. Supomo, salah seorang anggota
delegasi RI dalam perundingan lanjutan Renville. Undangan diterima
oleh Supomo dan perundingan pun diselenggarakan, Namun hasilnya
tidak diumumkan. Perundingan yang serupa juga diselenggarakan oleh
Belanda pada 21 Januari 1949 dengan delegasi Bijeenkomst voor Federaal
Overleg (BFO). Hasil perundingan inipun tidak pernah diumumkan.
Sementara antara pihak RI dan BFO pun terjadi pendekatan politis. Pada
13 Februari 1949 Wakil Presiden Moh. Hatta secara resmi menyatakan
bahwa pihak RI bersedia berunding dengan syarat pemerintah RI
dikembalikan ke Yogyakarta dan pasukan Belanda ditarik mundur
...yang menjadi dari wilayah RI sesuai dengan resolusi PBB. Secara resmi pihak BFO
sponsor resolusi itu mendukung pernyataan resmi pihak RI. 6
Bertolak dari konstelasi politik yang ada, ditambah dengan hasil
justru Amerika Serikat, penjajakannya, pihak Belanda memeperoleh satu kesimpulan bahwa
negara andalannya pihak RI pada dasarnya bersedia melakukan perundingan. Oleh karena
yang sejak akhir itu pada 26 Februari 1949 pihak Belanda mengumumkan rencananya
Perang Dunia II... untuk menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den-Haag
6 Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (ed.). 2008, Sejarah Nasional
Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, hal.262.
dpr.go.id 18
02 B BUKU 100 DPR BAB 2 CETAK.indd 18 11/19/19 10:01 AM
