Page 28 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

DPR RIS D ALAM UPAYA
MEMB ANGUN NEGAR A FEDER AL

Rakyat, Dewan Agung Indonesia, dan Dewan Hisab Umum (Algemene
Rekenkamer). Presiden, untuk pertamakalinya dipilih oleh para wakil
pemerintah dan badan-badan pemerintah daerah bagian. Selaras
dengan itu, presiden men unjuk 3 orang formatur untuk menyusun
kabinet. Atas anjuran ketiga orang formatur kabinet, maka presiden
mengangkat salah seorang dari ketiga formatur itu menjadi perdana
menteri. Kemudian diangkat para Menteri dan sesuai dengan anjuran
formatur itu pula presiden menempatkan dan menetapkan posisi
kementrian atau departemen negara yang akan menjadi tanggung
jawab para menteri tersebut.
Dalam sistem republik-federal, presiden adalah “onschendbaar”,
yakni tidak dapat dipersalahkan. Yang bertanggung jawab pada
pemerintahan adalah para Menteri. Sedangkan presiden sebagai
kepala negara mempunyai beberapa hak istimewa, misalnya hak
grasi (pengampunan) atas hukuman yang dijatuhkan oleh lembaga
pengadilan. Selanjutnya presiden adalah panglima terteingga atas

Dalam sistem seluruh angkatan perang RIS. Selain itu presiden dan para Menteri
merupakan pemerintahan negara.
republik-federal, Senat merupakan perwakilan daerah atau negara bagian.

presiden adalah Setiap negara bagian mempunyai dua orang wakil di dalam lembaga
“onschendbaar”, ini. Mereka dipilih atau ditunjuk oleh pemerintah daerah masing-

yakni tidak dapat masing untuk duduk dalam lembaga Senat. Ketua senat diangkat
oleh presiden, baik yang berasal dari dalam (anggota Senat) maupun
dipersalahkan. dari luar Senat. Ketua Senat hanya berhak memberikan suara nasihat

saja. Kota yang ditetapkan sebagai tempat bersidang Senat adalah
kota Jakarta. Bilamana dirasaan perlu, pemerintah dapat memintas
pendapat Senat tentang sesuatu hal yang dianggap penting. Sebaliknya
Senat sendiri tanpa diminta oleh pemerintah dapat pula memberikan
nasihat-nasihatnya kepada pemerintah. Di dalam perkara-perkara
yang sangat penting, misalnya bila ada rencana menerbitkan undang-
undang darurat, maka pemerintah wajib meminta nasihat dan
pertimbangannya.
Badan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
lembaga yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, beranggotakan 150
orang. Anggota yang mewakili negara bagian Republik Indonesia,
jumlahnya akan mencapai setengahnya atau 50% dari seluruh anggota
dewan. Sedangkan anggota dewan dari negara-negara bagian lainnya
akan ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah penduduknya
masing-masing. Sebagian dari anggota dewan ditetapkan berdasarkan

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 23
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 2 CETAK.indd 23 11/19/19 10:01 AM