Page 21 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PEND AHUL U AN

1.1 Sumber Data dan Sumber Primer.
Arsip atau dokumen tertulis merupakan sumber informasi
paling utama sekaligus data faktual yang paling sahih untuk sumber
penulisan kembali suatu peristiwa sejarah, termasuk sejarah Dewan
Perwakilan Rakyat. Tidak terlalu berlebihan jika tokoh Leopold Von
Ranke yang dijuluki sebagai bapak “Historical Science” mengatakan
bahwa sejarah tanpa arsip dan dokumen (primer), bukanlan karya
sejarah. Terkait dengan pernyataan itu, tim penulis Sejarah DPR-RI
Politik Etis pada jilid Ke-2 ini berupaya semaksimal mungkin untuk mencari sumber

hakikatnya telah primer atau sumber sekunder yang bersifat primer.
Ada beberapa tempat di Indonesia yang dikenal masyarakat
mendorong sebagai tempat penyimpanan sumber data primer, yaitu Arsip Nasional

terciptanya kehidupan Republik Indonesia (ANRI) yang beralamat di Jalan Ampera Raya,
baru di negeri Ragunan-Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Kantor arsip ini merupakan

jajahan yang disebut tempat penyimpanan arsip dan dokumen primer terbesar di Indonesia.
Hindia-Belanda. Khanahnya mulai dari arsip-arsip VOC yang berasal dari abad ke-17
sampai dengan arsip Pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa sampai
dengan pertengahan abad ke-20. Lalu disambung dengan arsip-arsip
dari masa Indonesia merdeka. Salah satu bagian dari khasanah arsip
titu adalah arsip kabinet serta arsip DPR walaupun yang disajikan masih
dalam jumlah relatif terbatas. Oleh karena itu Tim penulisan Sejarah
DPR-RI harus melacak sumber kearsipan ke beberapa daerah, termasuk
ke luar negeri, yaitu ke Negeri Belanda (National Archief Nederland
dan KITLV, Universiteit Bibliotiek yang sekarang menjadi bagian dari
Universiteit Leiden).
Selain itu arsip-arsip pemerintahan Indonesia juga disimpan
pada kantor Arsip Daerah. Namun sampai era Reformasi belum setiap
daerah membuat kantor arsip sendiri seperti yang dianjurkan oleh
Undang-undang Kearsipan. Pada dasarnya, setiap Badan Usaha Milik
Negara, diwajibkan untuk menyerahkan arsip-arsip statisnya (yang
sudah tidak dipergunakan lagi dalam menjalankan lembaga tersebut),
namun pada umumnya para pimpinan lembaga-lembaga tersebuit
tidak tahu atau tidak mengerti tentang isi undang-undang kearsipan.
Di samping itu kepada lembaga yang dianggap mempu menata dan
menjaga arsip-arsipnya itu, pemerintah mengijinkan untuk mengelola
arsip-arsipnya sendiri, dengan catatan lembaga tersebut harus pula
memberikan pelayanan arsip kepada masyarakat umu. Contoh lembaga
yang sudah diberi izin mengelola arsip-arsipnya sendiri adalah Bank

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 13
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 1 CETAK.indd 13 11/17/19 6:55 AM