Page 38 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 38

DPR RIS D ALAM UPAYA
                                                                                  MEMB ANGUN NEGAR A  FEDER AL



                                                   pada “Pancasila”.  Dan berdasarkan Konstitusi ini, RIS mempunyai 6
                                                                   37
                                                   lembaga tinggi, yakni: presiden, Menteri-menteri (di bawah Perdana
                                                   Menteri), Senat, DPR, Dewan Agung Indonesia, dan Dewan Hisab
                                                   Umum (algemene Rekenkamer).
                                                         Menurut Konstitusi pasal 1 dan 2, RIS merupakan negara hukum
                                                   yang demokratis dan berbentuk federasi, terdiri dari:
                                                      a.  Negara Republik Indonesia – Yogya yang wilayahnya sesuai
                                                         dengan persetujuan Renville tanggal 17 Jakarta 1919.
                                                      b.  Negara-negara  bagian  (federal)  dan  daerah  lainnya  yang
                                                         didirikan oleh Belanda ketika melawan Republik Indonesia
                                                         antara tahun 1945 – 1949, yaitu:
                                                         Negara Indonesia Timur
                                                         Negara Jawa Timur
                                                         Negara Madura
                                                         Negara Pasundan
                                                         Negara Sumatera Timur
                                                         Negara Sumatera Timur dan daerah-daerah:
                                                         Jawa Tengah
                                                         Bangka
                                                         Belitung
                                                         Riau
                 Adapun kedaulatan                       Kalimantan Barat
                   RIS dilakukan oleh                    Dayak Besar

              Pemerintah bersama-                        Kalimantan Tenggara
              sama dengan Dewan                          Kalimantan Timur, dan Banjar
                                                         Adapun kedaulatan RIS dilakukan oleh Pemerintah bersama-
                   Perwakilan Rakyat               sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat yang
              (DPR) dan Senat yang                 merupakan Parlemen RIS. Perbedaan antara RIS dengan Republik

                            merupakan              Indonesia di masa kini terdapat pada lembaga negaranya, yakni adanya
                         Parlemen RIS.             Senat yang mewakili negara bagian atau federal, yang sifatnya berbeda
                                                   dengan utusan daerah yang mewakili provinsi seperti yang terdapat
                                                   pada lembaga Republik Indonesia di masa kini.
                                                         Terlepas dari segala macam kelemahan yang ada pada hasil
                                                   kesepakatan KMB, secara politis pihak Indonesia memperoleh
                                                   keuntungan cukup besar dalam kerangka urusan-urasan luar negeri,
                                                   termasuk masalah hubungan internasional. Kesempatan melakukan
                                                   hubungan internasional dan juga pengakuan terhadap eksistensi
                                                   Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat semakin

                                                   37  I b i d. hal. 10.




                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   33
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         02 B BUKU 100 DPR BAB 2 CETAK.indd   33                                                                   11/19/19   10:01 AM
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43