Page 40 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 40

DPR RIS D ALAM UPAYA
                                                                                  MEMB ANGUN NEGAR A  FEDER AL



                                                   2.2.1. Pembentukan DPR-RIS dan Senat
                                                         Dewan Perwakilan Rakyat RIS (DRP-RIS) mewakili seluruh rakyat
                                                   Indonesia. Jumlah total wakil rakyat yang duduk dalam lembaga ini
                                                   adalah 150 orang yang terdiri dari 50 orang mewakili dari berbagai
                                                   daerah di negara bagian Republik Indonesia – Yogya; dan 100 orang dari
                                                   daerah-daerah selebihnya. Menurut pasal 109 dan pasal 110 Konstitusi
                                                   “sementara” RIS, DPR RIS yang pertama dibentuk menurut ketentuan-
                                                   ketentuan sebagai berikut:
                                                      a.  Cara mengutus anggota ke DPR-RIS diatur oleh daerah-daerah
                                                         bagian, dengan ketentuan, bahwa jika tidak dapat dilakukan
                                                         dengan jalan pemilihan umum, pengutusan itu dilakukan
                                                         dengan penunjukan oleh Perwakilan-perwakilan Daerah yang
                                                         bersangkutan atau dengan jalan lain menurut kehendak rakyat
                                                         Daerah
                                                      b.  Pengutusan 100 orang dari Daerah-daerah di luar Republik
                                                         Indonesia – Yogya diselenggarakan pula dengan perundingan

                  Ada pun golongan                       Bersama-sama oleh Daerah-daerah yang bersangkutan. Untuk

                    masyarakat yang                      pembagian jumlah anggota yang akan diutus di antara daerah-
                                                         daerah itu diambil sebagai dasar perbandingan jumlah jiwa
                   relatif kecil seperti                 rakyat daerah-daerah bagian tersebut.
              Cina, Eropa, dan Arab,

                  menurut pasal 100                      Ada pun golongan masyarakat yang relatif kecil seperti Cina,

                  harus mempunyai                  Eropa, dan Arab, menurut pasal 100 harus mempunyai wakil-wakil
                                                   berturut-turut 9, 6 dan 3 orang. Kalu jumlah itu tidak tercapai sesuai
               wakil-wakil berturut-               dengan ketentuan di atas, Pemerintah RIS mengangkat wakil-wakil
             turut 9, 6 dan 3 orang.               tambahan bagi golongan-golongan kecil itu.
                                                         Terkait dengan Senat, tertulis dalam pasal 80 dan seterusnya
                                                   dari  Konstitusi RIS,  Senat  merupakan perwakilan daerah-daerah
                                                   bagian. Setiap daerah dari Negara bagian diwakili oleh dua orang
                                                   anggota. Stiap anggota yang dipilih pemerintah kemudian dipilih oleh
                                                   DPR Daerah bagian masing-masing, yang kemudian mengajukannya
                                                   menjadi anggota Senat. Berdasarkan ketentuan tersebut terbentuk
                                                   DPR dan Senat RIS yang pertama, yang mengadakan sidang gabungan
                                                   pada 15 Februari 1950. Sidang dipimpin oleh anggota DPR yang
                                                   tertua usianya, yakni Sonda Daeng Mattajang. Dalam rapat gabungan
                                                   itu Presiden RIS Ir. Soekarno menyampaikan amanatnya dengan
                                                   menguraikan kedudukan Pemerintah dan Parlemen RIS serta program
                                                   dan kebijakasanaan Pemerintah RIS. 40

                                                   40  Sekretariat DPR-GR, Op.cit, hal. 94.




                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   35
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         02 B BUKU 100 DPR BAB 2 CETAK.indd   35                                                                   11/19/19   10:01 AM
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45