Page 43 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 43
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
ditunda, karena muncul protes dari partai-partai politik dan organisasi
masyarakat lainnya terhadap ke-21 orang anggota itu yang nota bene
dipilih oleh “Parlemen Pasundan”. Para pimpinan parpol dan ormas di
negara bagian Pasundan tidak mengakui pemilihan tersebut. Sebagai
catatan, Komisari RIS untuk daerah Pasundan sebenarnya pada pada
14 Februari 1950 malam, telah membatalkan hasil pemilihan ke-21
anggota itu. Dengan kondisi seperti itu, maka pada tanggal 17 Februari
1950 petang, hanya 120 anggota dari 146 anggota yang seharusnya,
mengangkat sumpah sebagai anggota DPR-RIS di hadapan kepala
negara Presiden RI Soekarno. 42
Setelah pelantikan tanggal 17 Februari 1950 masih ada beberapa
anggota lagi yang dinyatakan sah keanggotaannya oleh DPR-RIS
karena ada data tambahan yang dilaporkan oleh Panitia Surat-surat
Kepercayaan. Tetapi persoalan terkait dengan 21 wakil-wakil dari
Pasundan terus bergantung dan baru dianggap selesai menjelang
berakhirnya masa bakti DPR-RIS, yaitu pada 15 Agustus 1950, atau dua
hari menjelang diumukannya secara resmi Indonesia kembali ke bentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian selama
masa bakti DPR-RIS, tidak ada seorang pun anggota yang mewakili
negara bagian Pasundan. Meskipun tidak sempat dilantik sebagai
anggota DPR-RIS, namun ke-21 orang utusan DPR negara Pasundan
itu secara langsung dapat menjadi anggota DPR Sementara (DPRS)
yang dibentuk sebagai pengganti DPR-RIS.
43
Bukan hanya ke-21 orang wakil dari negara Pasundan saja yang
secara otomatis dapat menjadi anggota DPRS secara otomatis, tetapi
juga seluruh anggota DPR-RIS lainnya, termasuk para anggota Senat.
Status para mantan anggota Senat itu otomatis menjadi anggota
DPRS dengan status sebagai badan perwakilan daerah. Meskipun
sistem pemerintahan RIS dan RI (dalam arti NKRI) relatif sama, yaitu
Pada dasarnya status menggunakan sistem parlementer. Namun karena NKRI bukan sistem
para mantan anggota federal, maka lembaga Senat dengan sendirinya dihapuskan.
DPR-RIS, seperti Pada dasarnya status para mantan anggota DPR-RIS, seperti
halnya mantan halnya mantan anggota Senat, juga mengalami perubahan statusnya.
Pada masa DPR-RIS mereka berstatus sebagai wakil partai politik, tidak
anggota Senat, lagi sebagai dari negara bagian, karena negara bagian atau federal
juga mengalami telah dihapus pula. Sejalan dengan perubahan status itu maka secara
perubahan statusnya. berangsur-angsur para anggota DPRS membentuk fraksi-fraksi, sesuai
42 I b i d. hal. 96-97.
43 I b i d.
dpr.go.id 38
02 B BUKU 100 DPR BAB 2 CETAK.indd 38 11/19/19 10:01 AM
