Page 45 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

2.3. Gejolak Negara Federal menuju
Unitarian

Meskipun Republik Indonesia Serikat telah terbentuk dan sudah
operasional seperti layaknya sebuah negara merdeka dan berdaulat,
bahkan sudah pula masuk sebagai anggota PBB, namun status baru
itu belum menyelesaikan semua permasalahan politik yang ada
sebelumnya. Riak-riak perbedaan paham dan prinsip antara kelompok
yang menerima hasil kesepakatan KMB dan yang menolaknya masih
kelihatan. Hal ini bukan saja di kalangan sipil, melainkan juga di
kalangan militer. Banyak mantan KNIL yang tidak mau bergabung atau
melebur ke dalam APRIS seperti yang telah diputuskan dalam KMB.
Mereka menuntut untuk tetap dalam kesatuan KNIL yang secara utuh
dijadikan tantara federal atau tantara negara bagian.
Sebaliknya di kalangan pemerintah sipil, atau di kalangan kaum
legislatif, muncul pula gerakan yang ingin membubarkan negara federal
atau negara bagian dan menyatu dengan Republik Indonesia yang
beribukota di Yogyakarta atau RI – Yogya. Hal ini nampak misalnya
di Sukabumi dan Sumatera Selatan. Di Sukabumi, DPR-D setempat
menyampaikan tuntutan agar Kabupaten Sukabumi lepas dari Negara
Pasundan dan menyatu kembali dengan negara RI-Yogya. Demikian
46
pula gerakan serupa muncul di beberapa daerah lainnya.

2.3.1. DPR dan Aksi Angkatan Perang
Ratu Adil (APRA)

Belum genap dua bulan berjalan, Pemerintah RIS menerima
permintaan dari DPRD Kabupaten Sukabumi, agar wilayah kabupaten
itu dimasukan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Akibat munculnya
tuntutan itu, maka muncul wacana di kalangan petinggi Negara
Pasundan yang membicarakan pembubaran Negara Pasundan. Wacana
Banyak mantan
itu secara tidak langsung membuat para mantan anggota Koninkelijke
KNIL yang tidak mau Nederlands Indiё Leger (KNIL) menjadi resah. Karena pada dasarnya

bergabung atau mereka tidak mau bergabung ke dalam tubuh APRIS yang intinya
adalah TNI. Mereka lebih menyukai dijadikan tantara negara federal
melebur ke dalam
yaitu tantara Negara Pasundan daripada berfusi atau melebur ke dalam
APRIS seperti yang APRIS. Sementara para aparatur Negara Pasundak yang dari sejak
telah diputuskan awal merupakan kaum “republikein” seperti Sewaka dan Wiranata
Koesoemah yang menjadi Kepala negara (Wali negara) Pasundan, justru
dalam KMB.
menginginkan negara bagian itu dibubarkan. Kenyataan ini membuat

46

dpr.go.id 40

02 B BUKU 100 DPR BAB 2 CETAK.indd 40 11/19/19 10:01 AM